"Saya minta Pemda merapikan belanjanya triwulan pertama satu tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak? Nanti triwulan ketiga, kita hitung ulang," tutur dia.
"Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Dia mendukung juga kalau saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus."
Belakangan, belasan gubernur dan kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia mendatangi kantor pusat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta hari ini, Selasa (7/10/2025) lalu, yang salah tu pembahasannya mengenai keluhan pemotongan TKD.
Salah satu perwakilan, Sherly Tjoand, yang juga Gubernur Maluku Utara mengatakan, pemangkasan TKD Itu akan membebani kerja sejumlah Pemda yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jembatan, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dia juga mengatakan jika pemangkasan TKD itu juga otomatis berdampak kepada pengurangan APBD dikisaran 20 — 60%. "Itu berat untuk pembangunan infrastruktur," katanya saat itu kepada wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya.
Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan TKD, yang juga dengan berbagai keluhan yang sama; membuat daerah kesulitan menggaji PPPK hingga infrastruktur.
"Ini luar biasa berdampak terahadap APBD kami di 2026. Apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD [pendapatan asli daerah]-nya rendah. Ini berdampak luar biasa," ujar dia.
(lav)
