"Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48% menjadi 2,68% itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan," tutur dia.
"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak."
Dia juga menyoroti Purbaya soal pentingnya membuat kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat, terkhusus untuk menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah.
Dengan kata lain, dia setuju langkah Purbaya yang juga telah mengisyaratkan bakal menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lebih rendah, dari yang saat ini masih dipatok sebesar 11%.
"Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10% dan kalau perlu ke 8%. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat," kata dia.
"Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegasnya.
(lav)
