Bahlil menegaskan, langkah percepatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target net zero emission pada 2060 serta mendukung tren global menuju ekonomi hijau.
Dia juga menyebut produk-produk yang lahir dari energi terbarukan punya nilai jual lebih tinggi dibanding yang berbasis fosil.
Lewat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) masuk dalam sistem kelistrikan nasional.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebut sebagian besar proyek panas bumi itu akan digarap pihak swasta atau independent power producer (IPP).
Darmawan menjelaskan, PLN hanya akan mengerjakan tambahan kapasitas sekitar 585 megawatt (MW) atau sekitar 11% dari total rencana pengembangan panas bumi yang tercantum dalam RUPTL terbaru.
Sementara itu, porsi terbesar, sekitar 4,57 gigawatt (GW) atau 89% akan dikerjakan oleh IPP.
“Ini bukan hanya untuk PLN, tetapi juga untuk partner-partner kami,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Indonesia diketahui memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan total potensi mencapai 23,6 GW.
Saat ini, kapasitas terpasang baru mencapai 2,3 GW, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pemanfaatan panas bumi terbesar kedua secara global.
Namun, pengembangan PLTP bukan tanpa tantangan. Proyek pembangkit panas bumi umumnya membutuhkan waktu pembangunan antara 6 hingga 13 tahun, dengan kebutuhan investasi 4–5 kali lebih besar dibandingkan pembangkit listrik berbasis gas.
(naw)
