Hanya saja, dia membeberkan, cadangan bahan baku gas untuk LPG domestik relatif terbatas dibandingkan dengan tren konsumsi yang terus mengalami peningkatan.

“Kapasitas produksinya hanya kurang lebih sekitar 1,4 juta ton, sementara konsumsi nasional kita, di angka 8,5 juta ton sampai dengan 9 juta ton, sisanya kita impor,” tuturnya.

Hingga saat ini Indonesia mengimpor sekitar 6—7 juta ton LPG per tahun untuk kebutuhan domestik sekitar 8 juta ton per tahun. Hal ini menyebabkan beban ekonomi sekitar Rp63,5 triliun per tahun dalam APBN.

Adapun, sumber utama impor LPG Indonesia berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Arab Saudi, Algeria, dan AS.

Belanja Subsidi

Sementara itu, pemerintah merancang subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Hitung-hitungan itu naik 14,52% dibandingkan dengan outlook belanja subsidi pada APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.

Adapun, rincian subsidi energi itu berasal dari komponen belanja Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram sebesar Rp105,4 triliun dan listrik sebesar Rp104,6 triliun.

Anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram itu naik 11,2% dari outlook tahun anggaran 2025 sebesar Rp94,79 triliun.

Ihwal belanja subsidi ini, pemerintah bakal mendorong upaya transformasi subsidi tabung gas melon itu tepat sasaran lewat pendataan terintegrasi keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, perhitungan anggaran subsidi jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram tahun 2026 menggunakan asumsi kurs dan subsidi tetap minyak solar Rp1.000 per liter.

Adapun, volume BBM jenis solar dipatok sebesar 18,63 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 526.000 kiloliter.

Di sisi lain, anggaran subsidi listrik turut mengalami kenaikan sebesar 17,5% dari posisi outlook APBN 2025 sebesar Rp89,07 triliun.

Peningkatan alokasi ini disebabkan karena naiknya biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi.

(naw)