Bagaimanapun, dia tidak menampik saat volume ekspor CPO dipangkas, pemerintah yakin harga komoditas tersebut akan naik sehingga menjadi tantangan tersendiri terhadap ongkos produksi B50.
“Pernah ada pengalaman, naik 100%. Sekarang nilai CPO kita Rp450 triliun. Kalau naik dua kali lipat atau lebih, itu bisa Rp1.000 triliun atau Rp800 triliun, tetapi kuantumnya berkurang,” ujarnya.
“Nah, kalau harga CPO dunia naik, mungkin saja kita lepas B50 turun menjadi B40 kembali. Namun, begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel. Tergantung yang mana menguntungkan rakyat Indonesia.”
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan total produksi CPO mencatat sepanjang Januari—Juli 2025 mencapai 30,59 juta ton dan 14,3 juta ton di antaranya dimanfaatkan untuk dalam negeri, sedangkan 19,2 juta ton sisanya diekspor.
Berdasarkan kebutuhannya, sektor pangan menyerap sekitar 5,7 juta ton CPO, oleokimia 1,3 juta ton CPO, dan biodiesel 7,2 juta ton CPO.
Gapki juga mencatat, dalam tiga tahun terakhir, produksi CPO stagnan di sekitar 50 juta ton. Perinciannya; realisasi produksi 2022 sebesar 46,7 juta ton, 2023 sebanyak 50,6 juta ton, dan 2024 sejumlah 48,1 juta ton.
Dalam kesempatan terpisah hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengumumkan hal serupa dengan Amran.
Menurut Bahlil, potensi pemangkasan ekspor CPO tersebut merupakan salah satu dari tiga strategi yang akan ditempuh pemerintah dalam mencukupi pasokan bahan baku B50, yang mandatorinya tetap dijadwalkan berlaku pada 2026.
“Memang pasti otomatis kuota ekspor [CPO] kita akan makin berkurang. Mengurangi kuota ekspor,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/10/2025).
Selain memangkas ekspor CPO, dua strategi lain yang akan dilakukan pemerintah adalah melakukan intensifikasi lahan-lahan perkebunan kelapa sawit dan pembukaan lahan baru.
“Ada tiga cara; intensifikasi lahan, membuka lahan baru, dan mengurangi ekspor. Namun, kalau intensifikasi dan pembukaan lahan itu [berjalan] bagus, ya tidak perlu mengurangi ekspor,” terang Bahlil.
Lebih lanjut, dia pun menyebut saat ini biodiesel B50 sudah melalui tiga kali uji coba, meski uji finalnya masih membutuhkan waktu sekitar 6—8 bulan.
“Kita sudah uji [B50] tiga kali, sekarang uji yang terakhir itu kan butuh waktu sekitar 6—8 bulan, kita uji di mesin kapal, kereta, dan alat-alat berat. Semua sudah clear dan sudah keputusan untuk kita pakai B50,” katanya.
Dengan diterapkannya mandatori B50 pada tahun depan, Bahlil berharap impor solar akan dapat distop setidaknya mulai semester II-2026.
BMI, lengan riset Fitch Solutions bagian dari Fitch Group, menilai Indonesia memang perlu menekan ekspor CPO demi menjaga pasokan biodiesel di dalam negeri, seiring dengan peningkatan kewajiban pencampuran biodiesel yang ditargetkan naik ke level 50% tahun depan.
Untuk menopang B40 pada 2025, Indonesia membutuhkan sekitar 15,4 juta kilo liter (kl) biodiesel. Volume itu setara dengan 14,1—14,2 juta ton CPO.
Angka tersebut naik hampir 2 juta ton dari kebutuhan 2024. Dengan proyeksi produksi sawit mencapai 47,5 juta ton pada musim 2025/2026, konsumsi domestik diperkirakan menyerap hampir setengah produksi total.
Namun, keseimbangan pasokan menjadi makin ketat ketika ekspor diperhitungkan. Data USDA menunjukkan bahwa pada 2024/2025, konsumsi domestik ditambah ekspor hampir sama dengan total produksi sawit nasional.
Kondisi ini membuat ruang pasokan untuk tambahan biodiesel makin terbatas. BMI memperkirakan, untuk mempertahankan B40, Indonesia harus mengalihkan sekitar 8,1% dari proyeksi volume ekspor 2025/2026 ke pasar domestik.
Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan bahan bakar campuran tetap terpenuhi, meski berpotensi menekan kinerja ekspor.
“Tambahan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk B40 bukanlah jumlah kecil. Indonesia kemungkinan harus mengurangi ekspor dan memprioritaskan pasar domestik,” tulis laporan BMI, medio September.
Selain itu, target pemerintah untuk menaikkan campuran biodiesel ke B50 pada 2026 dinilai penuh tantangan. Terlebih, kebutuhan biodiesel untuk B50 diperkirakan mencapai 20,5 juta kl.
Dari sisi bahan baku, B50 akan membutuhkan 18,8 juta ton CPO, atau tambahan lebih dari 5,5 juta ton dibandingkan dengan 2024.
Meskipun pasokan sawit Indonesia secara teori mencukupi, pencapaian B50 akan menuntut pengurangan ekspor dalam jumlah besar.
Kondisi ini, menurut BMI, akan memerlukan intervensi pemerintah yang signifikan untuk memprioritaskan pasokan biodiesel domestik dibandingkan dengan ekspor.
(wdh)
