Lebih lanjut, dia pun menyebut saat ini biodiesel B50 sudah melalui tiga kali uji coba, meski uji finalnya masih membutuhkan waktu sekitar 6—8 bulan.
“Kita sudah uji [B50] tiga kali, sekarang uji yang terakhir itu kan butuh waktu sekitar 6—8 bulan, kita uji di mesin kapal, kereta, dan alat-alat berat. Semua sudah clear dan sudah keputusan untuk kita pakai B50,” katanya.
Dengan diterapkannya mandatori B50 pada tahun depan, Bahlil berharap impor solar akan dapat distop setidaknya mulai semester II-2026.
Pendanaan Rawan
Kalangan pakar sebelumnya mengingatkan pembiayaan untuk rencana mandatori B50 pada tahun depan rawan tidak mencukupi jika pemerintah memutuskan untuk memangkas ekspor CPO demi memenuhi kebutuhan produksi biodiesel di dalam negeri.
Anggota Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Akhmad Hanan mengatakan persoalan itu menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah; antara menjaga pasokan CPO dalam negeri atau tetap mempertahankan sumber pendanaan insentif B50 yang diperoleh dari pungutan ekspor.
“Jika ekspor CPO ditekan untuk memastikan suplai domestik, pungutan ekspor bisa menurun sehingga dana BPDPKS [Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit] yang menjadi sumber subsidi biodiesel ikut tergerus,” kata Akhmad.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah tak langsung mengimplementasikan mandatori B50 pada 2026. Alih-alih, pemerintah disarankan melakukan transisi dengan menjalankan mandatori B45 secara terbatas dan melakuat proyek pilot B50.
Hal tersebut dilakukan sambil memperkuat hulu CPO; yakni produktivitas perkebunan sawit dan menyiapkan ruang fiskal untuk menjalankan B50.
“Begitu prasyarat terpenuhi, eskalasi ke B50 nasional berjalan mulus, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan total produksi CPO mencatat sepanjang Januari—Juli 2025 mencapai 30,59 juta ton dan 14,3 juta ton di antaranya dimanfaatkan untuk dalam negeri, sedangkan 19,2 juta ton sisanya diekspor.
Berdasarkan kebutuhannya, sektor pangan menyerap sekitar 5,7 juta ton CPO, oleokimia 1,3 juta ton CPO, dan biodiesel 7,2 juta ton CPO.
Gapki juga mencatat, dalam tiga tahun terakhir, produksi CPO stagnan di sekitar 50 juta ton. Perinciannya; realisasi produksi 2022 sebesar 46,7 juta ton, 2023 sebanyak 50,6 juta ton, dan 2024 sejumlah 48,1 juta ton.
Berdasarkan laporan BMI, lengan riset Fitch Solutions bagian dari Fitch Group, Indonesia dinilai perlu menekan ekspor CPO demi menjaga pasokan biodiesel di dalam negeri, seiring dengan peningkatan kewajiban pencampuran biodiesel yang ditargetkan naik ke level 50% tahun depan.
BMI menjelaskan, untuk menopang B40 pada 2025, Indonesia membutuhkan sekitar 15,4 juta kilo liter (kl) biodiesel. Volume itu setara dengan 14,1—14,2 juta ton CPO.
Angka tersebut naik hampir 2 juta ton dari kebutuhan 2024. Dengan proyeksi produksi sawit mencapai 47,5 juta ton pada musim 2025/2026, konsumsi domestik diperkirakan menyerap hampir setengah produksi total.
Namun, keseimbangan pasokan menjadi makin ketat ketika ekspor diperhitungkan. Data USDA menunjukkan bahwa pada 2024/2025, konsumsi domestik ditambah ekspor hampir sama dengan total produksi sawit nasional.
Kondisi ini membuat ruang pasokan untuk tambahan biodiesel makin terbatas.
BMI memperkirakan, untuk mempertahankan B40, Indonesia harus mengalihkan sekitar 8,1% dari proyeksi volume ekspor 2025/2026 ke pasar domestik.
Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan bahan bakar campuran tetap terpenuhi, meski berpotensi menekan kinerja ekspor.
“Tambahan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk B40 bukanlah jumlah kecil. Indonesia kemungkinan harus mengurangi ekspor dan memprioritaskan pasar domestik,” tulis laporan BMI, medio September.
Selain itu, target pemerintah untuk menaikkan campuran biodiesel ke B50 pada 2026 dinilai penuh tantangan. Terlebih, kebutuhan biodiesel untuk B50 diperkirakan mencapai 20,5 juta kl.
Dari sisi bahan baku, B50 akan membutuhkan 18,8 juta ton CPO, atau tambahan lebih dari 5,5 juta ton dibandingkan dengan 2024.
Meskipun pasokan sawit Indonesia secara teori mencukupi, pencapaian B50 akan menuntut pengurangan ekspor dalam jumlah besar.
Kondisi ini, menurut BMI, akan memerlukan intervensi pemerintah yang signifikan untuk memprioritaskan pasokan biodiesel domestik dibandingkan dengan ekspor.
Sekadar catatan, 'subsidi' biodiesel untuk program B40 pada tahun ini pada awalnya diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun, naik dari realisasi sepanjang 2023 senilai Rp26,23 triliun untuk menyokong program B35.
Alokasi ‘subsidi’ biodiesel B40 pada 2025 hanya dibatasi untuk segmen public service obligation (PSO) sebanyak 7,55 juta kl dari total target produksi B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kl.
Namun, dalam perkembangannya, Kementerian ESDM mengajukan tambahan alokasi subsidi B40 mencapai Rp16 triliun pada tahun ini.
(wdh)
