Namun, jalan bagi pemerintahan baru tetap penuh tantangan karena parlemen terpecah menjadi tiga blok besar yang saling berseberangan. Setiap partai juga memiliki kepentingan politik masing-masing menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung kurang dari dua tahun lagi, sehingga kompromi sulit dicapai.
Jika perdana menteri baru gagal membentuk kabinet, Macron akan menghadapi tiga opsi: menyerukan pemilu legislatif baru, menunjuk perdana menteri lain, atau mengundurkan diri — opsi terakhir yang sejauh ini telah ia tolak.
Lecornu menegaskan bahwa siapa pun yang akan ditunjuk Macron sebagai perdana menteri sebaiknya tidak memiliki ambisi untuk maju dalam pemilihan presiden 2027. “Gajah di dalam ruangan adalah pemilu presiden,” ujarnya.
Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen — yang berpotensi menjadi kandidat kuat pada 2027 jika lolos dari proses hukum — telah berjanji akan berupaya menjatuhkan pemerintahan baru guna memaksa pemilu legislatif ulang, yang bisa memperkuat posisinya.
Pasar keuangan Prancis menguat pada Rabu, setelah pernyataan optimistis Lecornu bahwa jalan menuju kesepakatan mulai terbuka. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun lebih dari lima basis poin menjadi 3,51%, mempersempit selisih dengan obligasi Jerman menjadi 83 basis poin. Indeks saham CAC 40 naik 1,1% pada perdagangan hari itu.
Meski begitu, krisis politik ini telah merusak citra Macron. Survei yang dilakukan lembaga Elabe untuk Les Echos pada 7–8 Oktober menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Macron turun tiga poin menjadi 14%, level terendah sejak ia menjabat pada 2017.
Mantan Perdana Menteri Élisabeth Borne memberikan sinyal bahwa peluang untuk mencapai kesepakatan meningkat setelah ia menyatakan kesediaan untuk menangguhkan undang-undang pensiun 2023 yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Ia mengatakan langkah itu patut dipertimbangkan jika memang diperlukan untuk memulihkan stabilitas nasional.
Lecornu mengakui bahwa isu reformasi pensiun merupakan “luka demokratis” bagi masyarakat Prancis. “Saya mengatakan kepada presiden bahwa perlu ada jalan untuk membuka kembali debat mengenai reformasi pensiun,” ujarnya.
Namun, Lecornu juga memperingatkan bahwa menangguhkan kenaikan usia pensiun bisa menimbulkan biaya fiskal hingga “tidak kurang dari €3 miliar (sekitar US$3,5 miliar)” pada 2027, tergantung pada elemen kebijakan yang ditunda.
Ia menambahkan bahwa Prancis masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan penyesuaian anggaran yang tidak terlalu ketat, asalkan defisit tetap di bawah 5% dari PDB tahun depan. Sebelumnya, target defisit dipatok di angka 4,7%.
Langkah ini membuka peluang negosiasi dengan Partai Sosialis yang selama ini menuntut kebijakan fiskal yang lebih longgar dibandingkan rencana pendahulunya, François Bayrou, yang menargetkan defisit 4,6% pada 2026.
“Setelah bertahun-tahun penyangkalan ala Macronisme, Sébastien Lecornu akhirnya mengakui bahwa Kiri benar,” tulis Boris Vallaud, ketua fraksi Sosialis di Majelis Nasional, di media sosial. “Sekarang waktunya menarik kesimpulan dari itu dan membiarkan Kiri memerintah.”
Lecornu mendesak anggota parlemen untuk segera memulai pembahasan rencana anggaran tahun depan. Secara konstitusional, pemerintah harus menyerahkan rancangan undang-undang anggaran paling lambat 13 Oktober agar tersedia waktu 70 hari untuk pembahasan.
“Semua orang mengatakan kepada saya bahwa kita tidak boleh mengambil risiko tanpa memiliki anggaran pada 31 Desember, karena konsekuensinya bagi Prancis dan rakyatnya akan sangat serius,” kata Lecornu.
Namun, menemukan sosok perdana menteri yang dapat menyatukan perbedaan itu tidak akan mudah. Partai Sosialis menginginkan kandidat dari kubu mereka, sementara kelompok kanan tengah menentangnya, dan baik sayap kanan maupun sayap kiri ekstrem berjanji akan menjatuhkan siapa pun yang dipilih Macron.
“Saya akan menentang semuanya — ini harus dihentikan,” kata Le Pen pada Rabu, merujuk pada rencananya untuk memveto pemerintahan baru. “Lelucon ini sudah berlangsung terlalu lama.”
(bbn)
