Dia juga berjanji akan terus berkoordinasi dengan kementerian teknis yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi dalam mengatasi kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta.
“Kita berharap bahwa isu ini bisa dikelola lebih baik sehingga tidak terlalu ber-impact. Namun, dari para pelaku usaha tadi dan juga ada dari Dirjen Migas memberikan gambaran situasi kepastian yang lebih baik,” ucap dia.
Strategi Pengadaan
Lebih lanjut, Todotua menyatakan Dirjen Migas tengah meramu strategi pengadaan impor BBM bagi SPBU swasta pada 206. Dia berharap skema yang disusun tersebut bisa memitigasi kembali terjadinya kelangkaan BBM.
“Kan selama ini kan sebenarnya, bisnis ini kan sudah dibuka dari 2004 ya dan rata-rata seperti Shell sudah mulai dari 2005 sebenarnya dalam bisnis ini. Akan tetapi, memang tahun ini ada pergerakan shifting itu tadi sehingga agak ini ada penyesuaian juga dalam kebijakan di pemerintah,” ujar dia.
“Kami juga kementerian investasi juga melihat ini bahwa oke ini ada suatu kepastian yang nanti akan kita bisa address kepada para pelaku usaha kedepannya setidaknya tahun depan itu sudah lebih baik,” lanjut Todotua.
Ditemui terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengakui kosongnya pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta memengaruhi iklim investasi Indonesia dalam jangka pendek.
Dia menyatakan pelaku pasar modal biasanya merespons secara cepat isu-isu yang berkembang, termasuk dalam kaitannya dengan kosongnya pasokan BBM di sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.
Dengan begitu, dia menilai kelangkaan pasokan tersebut telah memengaruhi minat investasi investor di bursa saham Indonesia.
“Namun, kalau ditanya pengaruhnya terhadap investasi jangka pendek, misalnya di bursa, mungkin saja ada pengaruhnya. Biasanya di bursa itu kan responsnya terhadap pasar jangka pendek,” kata Nurul kepada awak media, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Sementara itu, Nurul memandang kelangkaan pasokan di SPBU swasta belum tentu memengaruhi iklim investasi dalam jangka panjang di Tanah Air.
Dia menilai pelaku pasar masih menanti tindak lanjut yang dilakukan antara PT Pertamina (Persero) dan operator SPBU swasta dalam mengatasi permasalahan pasokan bensin tersebut.
“Akan tetapi, kalau kemudian ini sudah melalui fase yang clear, ada check and balance-nya—baik dari pihak pemerintah, BUMN, maupun juga dari pihak swasta — biasanya dari situ nanti mulai kelihatan,” ucap dia.
“Artinya apakah ini dalam investasi jangka panjang, khususnya di investasi langsung berpengaruh atau tidak, saya yakin investor menanti hasilnya dari ini,” Nurul menegaskan.
Sekadar catatan, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengungkapkan perusahaan tengah memasang sikap wait and see atau memantau situasi dan kondisi bisnis SPBU di Indonesia, sebelum mengeksekusi rencana ekspansi bisnis perseroan.
Terlebih, BP-AKR sedang mengalami kekosongan pasokan sejumlah jenis BBM sejak akhir bulan lalu.
Vanda menjelaskan BP-AKR sebelumnya menargetkan penambahan SPBU lebih dari 10 SPBU pada tahun ini. Dia juga memastikan beberapa SPBU tersebut telah rampung dibangun, tetapi memang belum diresmikan.
Menurutnya, jika SPBU tersebut diresmikan saat ini, perusahaan akan dirugikan sebab BP-AKR hanya dapat menjual BBM jenis solar atau diesel, sedangkan bensin RON 92 dan 95 masih dalam kondisi kosong.
Sementara itu, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea menyatakan seluruh pihak, termasuk Citadel Pacific Limited & Sefas Group, tetap berkomitmen terhadap pelepasan kepemilikan bisnis jaringan SPBU Shell di Indonesia.
Isu sengkarut BBM SPBU swasta yang berlarut-larut akhir-akhir ini diklaimnya tidak memengaruhi rencana divestasi SPBU Shell Indonesia dan pergantian kepemilikannya ke Citadel dan Sefas yang ditarget pada 2026.
“Tidak terdapat dampak pada proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia. Semua pihak tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut,” kata Susi kepada Bloomberg Technoz.
Susi menyatakan Shell Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah dan menyiapkan berbagai langkah untuk melancarkan proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia.
Dia menggarisbawahi, hingga saat ini, transaksi pengalihan bisnis SPBU milik Shell masih ditargetkan rampung pada 2026.
(azr/wdh)
