Patpicha Tanakasempipat dan Randy Thanthong-Knight - Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintah Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul telah menyetujui program stimulus konsumsi senilai 44 miliar baht atau sekitar Rp22,40 triliun untuk mendongkrak ekonomi yang melemah dan popularitasnya menjelang pemilihan umum.

Program co-payment (pembayaran bersama), yang disahkan kabinet pada Selasa (7/10/2025), pada dasarnya merupakan subsidi pemerintah untuk biaya beberapa makanan, barang, dan jasa. Ini merupakan kebijakan andalan Anutin, yang menjadi pemimpin negara bulan lalu dan berjanji akan mengumumkan Pemilu pada Januari.

Meski merupakan bagian dari upaya populis untuk meredam ketidakpuasan pemilih, subsidi ini dikeluarkan pada saat ekonomi Thailand sangat membutuhkan dorongan. Ekonom dalam survei Bloomberg memperkirakan pertumbuhan akan melambat pada paruh II-2025, tertekan oleh ekspor yang terkena tarif, pariwisata yang melambat, dan konsumsi yang melemah.

Pemerintah memperkirakan subsidi—yang pertama di bawah inisiatif "quick big win"—akan menelan biaya 44 miliar baht. Mereka memproyeksi peningkatan belanja oleh sekitar 20 juta konsumen Thailand yang memenuhi syarat akan membantu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,3 hingga 0,4 poin persentase.