Bloomberg Technoz, Jakarta - Transparency International (TI) Indonesia memperingatkan keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka celah konflik kepentingan dan potensi perburuan rente, menurut Campaigner TI Indonesia, Dzatmiati Sari. 

Dalam presentasi temuan corruption risk assessment terkait proyek MBG, organisasi itu menyorot sejumlah kebijakan dan praktik yang dianggap memberikan keistimewaan bagi institusi militer dan kepolisian.

Dzatmiati memaparkan bahwa Markas Besar TNI telah mengerahkan jaringan luas untuk mengeksekusi program, termasuk setidaknya 351 komando distrik militer, serta puluhan komando tingkat lebih tinggi. 

Menurut Dzatmiati, pengaturan operasional yang memberi ruang berbeda kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola TNI/Polri dibanding penyelenggara sipil menimbulkan tanda tanya: sementara pengelola non-militer dibolehkan mengelola 10 SPPG, TNI/Polri diberi kelonggaran hingga 15 SPPG. 

“Kenapa dibedakan? Apa indikatornya?” tanya Dzatmiati dalam kegiatan peluncuran MBG Watch di Jakarta, Selasa (7/10/2025)