Transparency Indonesia menyinggung tuduhan konkret praktik yang mempersempit akses petani dan UMKM ke rantai pasok MBG. Di satu daerah — menurut temuan TI — intervensi TNI membuat petani terpaksa menyalurkan produk lewat koperasi tertentu, yakni Koperasi Merah Putih dan jalur yang terafiliasi dengan pengusaha besar, sehingga pasokan langsung dari petani lokal terhambat.
Dzatmiati menyebut ini sebagai celah bagi akumulasi rente dan monopoli pasokan oleh aktor yang dekat dengan institusi berkuasa.
TI juga mengaitkan potensi konflik kepentingan dengan mekanisme pengadaan. Dzatmiati menyorot Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang, menurut penilaiannya, memberi legitimasi pada metode penunjukan langsung dapat membuka ruang diskresi luas dalam pengadaan barang/jasa untuk proyek prioritas.
Ia menekankan bahwa ambang batas paket penunjukan langsung yang tercantum memungkinkan pengadaan infrastruktur besar dan paket konsultasi bernilai ratusan juta hingga milyaran rupiah tanpa kompetisi terbuka, yang pada praktiknya dapat mempercepat akses korporasi besar dan aktor terafiliasi ke kontrak MBG.
Lebih jauh, TI menggarisbawahi masalah akuntabilitas: tidak ada regulasi koordinasi antar-lembaga yang jelas, mekanisme pengaduan publik yang memadai, maupun transparansi data anggaran dan perencanaan di level pelaksana.
Dalam kondisi seperti itu, keterlibatan aparat negara yang memiliki struktur komando dan jaringan logistik besar — seperti TNI dan Polri — dikhawatirkan memperkuat jalur pengadaan eksklusif dan mempersulit pengawasan independen.
(fik/spt)
