Menurut Roberth, pengelola jaringan SPBU swasta itu juga telah menyampaikan kebutuhan BBM dasaran yang dibutuhkan.

Setelah itu, perusahaan terkait akan membahas kesepakatan tentang spesifikasi produk dan persyaratan umum pembelian BBM.

“Selanjutnya Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi requirement semua badan usaha dan key term termasuk joint surveyor untuk dikonfirmasi oleh badan usaha swasta terkait,” lanjut Roberth.

Setelah itu, kata Roberth, jika badan usaha swasta setuju maka akan dilaksanakan proses pengadaan BBM dasaran tersebut.

Usai pengadaan rampung, Pertamina akan menyampaikan pihak pemenang pengadaan ke badan usaha swasta dalam lingkup penyediaan kargo, harga, serta volume kargo.

Selanjutnya, Pertamina & badan usaha swasta terkait bakal membicarakan aspek komersial dan inspeksi bersama terhadap base fuel yang dibeli.

“Selanjutnya tahap akhir adalah pengiriman kargo yang sudah disepakati sekitar di minggu ketiga Oktober,” tegas dia.

Roberth menambahkan, seluruh tahapan tersebut berjalan dengan kesepakatan dari badan usaha swasta, sebab pengiriman kargo akan dilakukan dalam satu pengadaan yang sama.

Tagih Komitmen

Di sisi lain, manajemen Shell Indonesia & PT ExxonMobil Lubricants Indonesia belum dapat melanjutkan negosiasi pembelian BBM dasaran dari Pertamina.

Manajemen Shell Indonesia masih berkoordinasi dengan kantor pusatnya terkait dengan aspek pemenuhan kepatuhan vendor. Sementara Exxon tengah melakukan diskusi internal ihwal kebutuhan base fuel sampai akhir tahun ini.

“Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan,” kata Roberth.

Sebelumnya, Pertamina telah melanjutkan negosiasi dengan operator SPBU swasta ihwal pembelian BBM dasaran yang terlanjur diimpor belakangan.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan kepastian itu didapatkan selepas kementeriannya mengadakan pertemuan dengan Pertamina & operator SPBU swasta pada Jumat (3/10/2025).

“[Hasil pertemuan] komitmen untuk menuju kesepakatan dengan Pertamina,” kata Laode saat dikonfirmasi, dikutip Senin (6/10/2025).

Laode menambahkan persamuhan itu dilakukan untuk menyatukan pandangan Pertamina dan operator SPBU swasta terkait dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kita tidak lagi membahas masalah kargo, Jumat, 3 Oktober kemarin, Kami rapat dengan Pertamina dan BU Swasta, bertujuan agar menyatukan langkah untuk bisa mentaati arahan Menteri ESDM dan notulen RDP dengan DPR RI Komisi XII,” tegas Laode.

Adapun, Pertamina mengonfirmasi impor base fuel tahap kedua dengan volume sebanyak 100.000 barel kembali tidak dibeli pengelola jaringan SPBU swasta.

Sekadar catatan, pada Rabu (24/9/2025), Pertamina juga telah mendatangkan kargo base fuel tahap pertama sejumlah 100.000 barel.

Pengadaan tersebut ditujukan untuk menambal kebutuhan BBM jenis bensin dari operator SPBU swasta yang tengah mengalami kekosongan.

Dengan demikian, dua tahapan impor base fuel yang semestinya ditujukan untuk menambal kebutuhan bahan baku BBM SPBU swasta lagi-lagi tidak mencapai kesepakatan business to business (B2B), dengan total volume mencapai 200.000 barel.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.

Sementara itu, PPN menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.

(azr/naw)