“Kemenangan Takaichi merupakan kabar baik bagi energi nuklir, teknologi baru seperti fusi dan panel surya perovskit, namun kabar buruk bagi energi terbarukan yang bergantung pada peralatan asing,” kata Umer Sadiq, analis Jepang di BloombergNEF.
Takaichi, yang berpotensi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang, juga kerap menyuarakan kekhawatirannya terhadap penggunaan energi surya. Politisi berusia 64 tahun itu menilai Jepang sebaiknya tidak “terus menutupi tanah indah kita dengan panel surya buatan luar negeri,” serta berjanji akan mereformasi skema subsidi yang mendukung penggunaan energi tersebut. Saat ini, sebagian besar panel surya yang digunakan di Jepang masih diimpor.
Meski demikian, Takaichi juga menyatakan dukungannya terhadap panel perovskit, film surya generasi baru yang diklaim lebih efisien dan fleksibel.
Kendati mendukung energi nuklir, belum jelas langkah konkret apa yang akan diambil Takaichi untuk mempercepat reaktivasi reaktor yang masih berhenti beroperasi. Jepang memiliki 33 unit reaktor komersial, dan baru 14 di antaranya yang kembali beroperasi di bawah regulasi ketat pasca-Fukushima. Proses reaktivasi menghadapi hambatan regulasi tinggi dan memerlukan dukungan pemerintah daerah.
Teknologi pilihan Takaichi — fusi nuklir — masih berada pada tahap awal dan diperkirakan butuh beberapa dekade sebelum bisa dikomersialisasikan. Pemerintah Jepang terakhir kali memperbarui strategi nasional fusi pada Juni lalu, dengan target mengembangkan proyek demonstrasi pada 2030-an. Ia juga mendorong investasi untuk menggali sumber daya fosil di dalam dan luar negeri guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Sadiq dari BNEF, Takaichi juga diperkirakan akan menunda penghentian bertahap pembangkit listrik konvensional, sambil mempromosikan teknologi penangkapan karbon (CCS) dan penggunaan amonia untuk mengurangi emisi di fasilitas tersebut.
(bbn)
