“Sebab, kandungan etanol yang terkandung dalam BBM dasaran tersebut bisa memengaruhi formulasi BBM masing-masing badan usaha (BU) hilir migas.
“BBM yang mereka jual itu kan sudah terikat dengan spesifikasi yang tertentu yang mereka jual ke masyarakat. Kalau spesifikasi tiba-tiba berubah masyarakat nanti ngerasa 'oh ini ada yang beda nih, kualitasnya kok turun',” ungkap dia.
Dapat Dihilangkan
Dihubungi secara terpisah, praktisi migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) menegaskan bahwa etanol dalam BBM dasaran dapat dihilangkan jika diolah lebih lanjut.
Akan tetapi, langkah tersebut membutuhkan proses yang rumit dan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, mengolah BBM dasaran agar kadar etanolnya hilang juga akan menambah biaya yang dikeluarkan BU.
“Makin rendah makin butuh proses yang panjang dan rumit, kompensasinya di harga yang lebih tinggi. Tentu ujungnya nanti kilang manapun akan memproses sesuai term and condition dari user atau offtake-rnya,” kata Hadi.
Untuk diketahui, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mengakui operator SPBU Vivo batal membeli BBM dasaran atau base fuel sejumlah 40.000 barel yang telah telanjur diimpor oleh PPN, sebab terdapat kandungan etanol sebesar 3,5% dalam BBM tanpa campuran aditif dan pewarna tersebut.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan, hingga Jumat (26/9/2025), sudah terdapat dua operator SPBU swasta yang sebenarnya berminat membeli base fuel yang telah diimpor perseroan, yakni Vivo dan BP-AKR.
Dalam perkembangannya, setelah melakukan negosiasi secara bisnis ke bisnis atau business to business (B2B), BP-AKR dan Vivo membatalkan untuk melanjutkan pembelian BBM tersebut sebab setelah dilakukan pengecekan terdapat kandungan etanol sebesar 3,5% dalam base fuel tersebut.
“Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol,” ucap Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan operator SPBU swasta dan Dirjen Migas ESDM di DPR, Rabu (1/10/2025).
“Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” lanjut Achmad.
Lebih lanjut, Achmad menyatakan akan terdapat kargo BBM kedua yang tiba di Tanah Air dan diharapkan memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing operator SPBU swasta.
Sekadar catatan, lima BU hilir migas swasta yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut, yaitu; PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), dan PT Shell Indonesia (Shell).
Adapun, berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, operator SPBU swasta dilaporkan membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
(azr/wdh)
