Namun, Laode menggarisbawahi bahwa tugas tambahan bagi Pertamina tersebut bukan merupakan sebuah masalah.
“Kalau extra effort, betul. Karena sebelumnya kan mereka enggak me-manage badan usaha lain. Tadinya cuma mengurus diri sendiri, sekarang harus mengurus yang lain. Namun, bukan masalah itu,” klaim dia.
Lebih lanjut, Laode menegaskan proses negosiasi antara BU hilir migas swasta dengan Pertamina masih berlanjut. Bahkan, Laode mengaku akan terdapat rapat lanjutan yang digelar pada Jumat (3/10/2025).
“[Stok] Pertamina cukup [hingga akhir tahun], dan mereka kan sebenarnya masih punya hak juga untuk menambah. Mereka belum. Kalau yang lain kan udah ditambah 10%, Pertamina belum,” ucap Laode.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, PPN menyebut operator SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun ini.
Batalkan Pesanan
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan PT Vivo Energi Indonesia batal membeli base fuel sebanyak 40.000 barel yang telah telanjur diimpor oleh PPN.
Dia menjelaskan batalnya pembelian tersebut terjadi gegara terdapat kandungan etanol sebesar 3,5% dalam BBM dasaran yang diimpor Pertamina tersebut.
Hingga Jumat (26/9/2025), padahal, sudah terdapat dua operator SPBU swasta yang sebenarnya berminat membeli base fuel yang telah diimpor perseroan, yakni Vivo dan BP-AKR.
Dalam perkembangannya, setelah melakukan negosiasi secara bisnis ke bisnis atau business to business (B2B), BP-AKR dan Vivo membatalkan untuk melanjutkan pembelian BBM tersebut sebab, setelah dilakukan pengecekan, terdapat kandungan etanol sebesar 3,5% dalam base fuel tersebut.
“Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol,” ucap Achmad dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
“Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” lanjut Achmad.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PPN Roberth MV Dumatubun tidak menampik base fuel sebanyak 60.000 barel dari total 100.000 barel kargo impor tahap pertama yang ditawarkan oleh kepada BU hilir migas akhirnya dipakai sendiri oleh perseroan, imbas tidak kunjung ada kesepakatan pembelian dari SPBU swasta.
“Kargo yang tidak terserap 60.000 barel dipakai Pertamina saat ini,” kata Roberth saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).
Roberth menyatakan Pertamina tidak bisa menunggu lama hingga SPBU swasta memutuskan pembelian base fuel tersebut. Apalagi, nantinya akan ada tambahan biaya logistik pengangkutan BBM impor tersebut.
“Ini ibarat kita kirim barang pakai jasa mobil box, nah dia hanya antar saja. Kalau disuruh menunggu, jangan nurunin barang dulu, beberapa hari ya pasti ada tambahan biaya untuk sewa mobil box-nya ya,” tutur Roberth.
Roberth mengungkapkan Pertamina menyediakan base fuel impor bagi BU swasta sebanyak 100.000 barel untuk tahap pertama. Volume tersebut sejatinya merupakan bagian dari sisa kuota BBM impor milik Pertamina. Namun, jika tidak terserap, maka BBM dasar itu akan digunakan oleh Pertamina.
Sekadar catatan, lima BU hilir migas swasta yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut, yaitu; PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), dan PT Shell Indonesia (Shell).
(azr/wdh)
