Tambahan Kuota
Bagaimanapun, Laode memberikan sinyal Kementerian ESDM akan merestui penambahan kuota impor BBM yang dilakukan operator SPBU swasta pada 2026. Namun, dia enggan mengungkapkan potensi kenaikannya.
“Kan kemarin sudah ada tuh penambahan 10%, sekarang angkanya kan meningkat. Nah, kita enggak tahu nih tambahannya berapa persen, belum tahu,” ungkap Laode.
Di sisi lain, pakar industri migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo menyarankan operator SPBU swasta menaikkan pengajuan kuota impor BBM pada 2026 sebanyak 30% lebih tinggi dari perkiraan kebutuhan tahunan, sebagai bantalan untuk menjaga keamanan pasokan.
Hadi mengingatkan agar operator SPBU swasta menghitung dengan cermat kebutuhan konsumsi BBM di masing-masing pom bensinnya untuk periode 2026.
Setelah itu, Hadi menyarankan agar operator SPBU swasta menambah sekitar pengajuan volume impor hingga 20%—30% dari proyeksi kebutuhan tahun depan, sebagai faktor pengaman stok.
Terlebih, pada tahun ini SPBU swasta mengalami kelangkaan stok BBM gegara kuota impor 2025 hanya ditambah 10% dari jatah 2024.
“Semoga mereka menghitung dengan cermat, dan mengalikan safety factor 20%—30% volume dari perkiraan mereka pada 2026. Mestinya jauh lebih besar dari 2025,” kata Hadi ketika dihubungi, baru-baru ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan BU hilir migas swasta sudah boleh kembali mengimpor minyak mentah untuk BBM masing-masing mulai 2026.
Yuliot mengatakan saat ini pun pemerintah akan mengevaluasi kebijakan impor base fuel 'satu pintu' hanya melalui Pertamina untuk ditawarkan kepada SPBU swasta yang kekurangan stok bensin.
Dia pun memastikan BU swasta nantinya tidak akan terus-menerus membeli base fuel ke Pertamina karena pada tahun depan dapat langsung mengimpor minyak mentah (crude) sesuai kuota yang akan diberikan oleh pemerintah.
“Jadi, tidak seterusnya. Jadi nanti akan ada alokasi untuk masing-masing badan usaha. Jadi, berdasarkan alokasi, badan usaha akan melakukan impor sendiri,” tuturnya saat ditemui di Wisma Danantara, Selasa (30/9/2025).
Untuk diketahui, pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh BU swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan.
Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi tahun lalu.
Saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak untuk memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasok di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel, atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
Nantinya, pengadaan base fuel itu bakal melewati pemeriksaan kualitas dengan melibatkan joint surveyor antara Pertamina dan operator SPBU swasta.
Sekadar catatan, berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga melaporkan operator SPBU swasta dilaporkan membutuhkan tambahan pasokan BBM dengan RON 92 sebanyak 1,2 juta barel base fuel, serta RON 98 sejumlah 270.000 barel base fuel untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Adapun, lima BU hilir migas swasta yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam rapat pembahasan koordinasi BBM dengan Kementerian ESDM akhir-akhir ini a.l. Shell Indonesia (Shell), PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vivo, PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKR).
(azr/wdh)
