Pernyataan tersebut muncul setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mempertanyakan komitmen BGN terkait penggunaan UPF. Charles meminta kepastian apakah BGN benar-benar akan melarang makanan olahan ultra masuk dalam menu MBG.

“Jadi Pak Kepala, maaf, saya ingin konfirmasi saja, apakah ada komitmen dari BGN untuk tidak menggunakan makanan olahan ultra dalam penyediaan MBG? Itu aja coba tolong dijawab. Makasih,” ucap Charles.

Isu UPF dalam MBG belakangan mendapat sorotan dari berbagai kalangan.  Salah satunya, Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera direformasi. 

Ia menegaskan, salah satu poin penting adalah menghentikan distribusi makanan kering berbasis produk industri yang tergolong ultra processed food (UPF).

“Reformasi pertama adalah menghentikan distribusi makanan kering yang mengacu pada produk industri sebagai UPF,” kata Tan Shot Yen di YouTube DPR RI, dikutip Selasa (23/9).

Ia mencontohkan, dalam praktiknya Badan Gizi Nasional (BGN) justru melanggar aturan dengan membagikan paket MBG berupa susu formula dan biskuit balita. 

Padahal, menurutnya, bangsa Indonesia tidak membutuhkan susu formula, melainkan edukasi gizi agar anak-anak bisa tumbuh sehat dengan ASI dan makanan pendamping yang tepat.

(smd/spt)