Badan tersebut telah menjadwalkan puluhan lelang sewa minyak dan gas di Teluk Meksiko serta Alaska, dan akan tetap melanjutkan rencana itu meski shutdown dimulai pada Rabu.
Biro Manajemen Energi Laut, yang memperkirakan lebih dari 70% pegawainya akan dirumahkan, menyatakan akan menggunakan dana cadangan untuk mempertahankan karyawan dalam menggarap “proyek energi konvensional prioritas.”
Dana itu mencakup izin pengeboran lepas pantai serta rencana lima tahun penjualan konsesi di Outer Continental Shelf.
Sebaliknya, pekerjaan terkait proyek energi terbarukan akan dihentikan, menurut badan tersebut yang memiliki kewenangan atas pengembangan energi lepas pantai.
Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan, yang berperan penting dalam penerbitan izin sumur lepas pantai baru, mengatakan lebih dari dua pertiga dari 560 pegawainya akan tetap bekerja.
“Misi dan otoritas hukum biro ini krusial bagi prioritas pemerintahan,” tulis lembaga itu dalam rencana shutdown.
“Jika operasi kritis terganggu, dampaknya bisa menyebabkan kerusakan signifikan dan tak dapat diperbaiki pada pasokan energi nasional, keamanan negara, pemangku kepentingan, dan publik.”
Langkah tersebut mencerminkan dorongan Trump untuk memperkuat bahan bakar fosil sambil mengurangi dukungan federal terhadap energi terbarukan, strategi yang juga membentuk kebijakan pelonggaran regulasi, pajak, dan izin energi.
Meskipun Undang-Undang Antideficiency 1870 pada umumnya melarang lembaga pemerintah membelanjakan dana tanpa persetujuan Kongres, lembaga masih memiliki diskresi menentukan aktivitas esensial selama shutdown.
Trump mengambil keputusan serupa saat penutupan pemerintahan 35 hari pada periode pertamanya, dengan memastikan proses izin pengeboran di lahan dan perairan federal tetap berjalan.
Sebaliknya, Presiden sebelumnya Barack Obama membatalkan setidaknya satu lelang minyak dan gas serta menghentikan izin pengeboran federal saat shutdown 16 hari pada 2013.
Kelompok lingkungan mengecam keputusan pemerintahan Trump yang kembali memprioritaskan bahan bakar fosil dibanding energi terbarukan.
“Ini hanyalah contoh terbaru pemerintahan Trump yang mendahulukan keuntungan CEO dan investor migas dengan mengorbankan pekerja,” ujar Collin Rees dari organisasi lingkungan Oil Change International.
(bbn)
