“Ada masa ketika demokrasi dan perdamaian berada dalam krisis,” ujar Lee. “Namun setiap kali, Korea bangkit dengan kekuatan tak tergoyahkan — bahkan saat menghadapi sebuah kudeta,” katanya, merujuk pada krisis politik yang mengguncang negaranya akhir tahun lalu. Ia juga menyinggung sejarah paralel 80 tahun antara Korsel dan PBB.
Lee, yang baru menjabat pada Juni lalu, menyerukan agar Dewan Keamanan PBB menambah kursi anggota tidak tetap. Menurutnya, langkah itu perlu untuk mencerminkan perubahan dalam tatanan internasional sekaligus memperkuat pengambilan keputusan multilateral.
Pidato Lee kontras dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya di forum yang sama. Jika Trump mengecam komunitas internasional yang menurutnya mendukung “migrasi tak terkendali,” Lee justru menekankan pentingnya memastikan bahwa di Korsel, “baik warga negara maupun warga asing bisa dihormati secara setara dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat.”
Hubungan antara Washington dan Seoul sempat terganggu setelah ratusan pekerja Korsel ditahan dalam penggerebekan imigrasi di proyek pembangunan pabrik baterai Hyundai Motor Co.-LG Energy Solution Ltd di Georgia, AS.
Insiden tersebut menimbulkan keraguan baru atas miliaran dolar investasi Korea yang sudah dijanjikan ke AS setelah kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan dan investasi pada akhir Juli lalu.
Meski demikian, perbedaan tersebut tidak mengganggu kerja sama pertahanan antara AS dan Korsel. Pekan lalu, AS, Korsel, dan Jepang menggelar latihan gabungan multi-domain pertama sejak Lee dan Trump menjabat. Latihan itu memicu ancaman “aksi balasan” dari Korut yang menyebutnya sebagai gladi resik perang.
Trump juga menyampaikan harapannya untuk memanfaatkan hubungan pribadinya dengan pemimpin Korut Kim Jong Un guna membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea — termasuk kemungkinan pertemuan langsung dengan Kim pada tahun ini.
(bbn)
