Kedua, Bahlil memastikan kualitas BBM Pertamina yang dijual ke SPBU swasta harus melalui uji kualitas yang dilakukan oleh joint surveyor yang disepakati bersama.
“Agar tidak ada dusta di antara kita. [...] Jadi barang sebelum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana [untuk mengecek kualitas BBM].”
Ketiga, terkait dengan harga, Bahlil menegaskan pemerintah ingin sekalipun Pertamina diberikan tugas untuk memasok BBM ke SPBU swasta; mekanisme penetapan harga jualnya harus tetap adil.
“Enggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina sama-sama ‘cengli’. Harus semua terbuka, dan setelah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju,” tegasnya.
Berlaku Segera
Bahlil juga menggarisbawahi kesepakatan jual-beli BBM antara Pertamina dan SPBU swasta tersebut sudah mulai berlaku per hari ini.
Akan tetapi, implementasinya masih akan dilanjutkan dengan rapat teknis terkait dengan ketersediaan stok bahan bakarnya.
“Insyallah paling lambat 7 hari, barang boleh bisa masuk di Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bahlil mengatakan ketersediaan pasokan BBM di Indonesia saat ini berada di rentang 18—21 hari, yang diklaimnya cukup aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Dia juga kembali membantah pemerintah melakukan monopoli melalui kebijakan pengadaan BBM satu pintu lantaran kuota impor BBM untuk BU swasta sudah ditambah sebesar 10% untuk 2025 dari realisasi 2024.
“Perlu saya sampaikan bahwa kepada teman-teman swasta, itu telah diberikan kuota impor sebesar 110% dibandingkan dengan 2024. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun, ada kondisi dimana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 31 Desember,” tuturnya.
“Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina.”
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan tambahan kuota impor BBM periode 2025 untuk perusahaan SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR mencapai 7.000—44.000 kiloliter (kl).
Jumlah tersebut merupakan tambahan 10% dari kuota impor yang diberikan pada tahun lalu. Angka tersebut juga terpaut jauh dengan tambahan volume impor BBM yang didapatkan PT Pertamina Patra Niaga untuk tahun ini, yaitu sekitar 613.000 kl.
Dengan begitu, jika mengacu pada volume tambahan kuota 2025 sebesar 10% dari total kuota 2024 dan dibandingkan dengan unit SPBU yang dimiliki, dapat diasumsikan bahwa realisasi impor BP-AKR pada 2024 adalah sekitar 70.000 kl.
Sebab, per akhir Maret 2025, perseroan telah mengoperasikan 64 SPBU di Indonesia secara kumulatif.
Sementara itu, Shell Indonesia dapat diasumsikan mencatatkan realisasi impor BBM pada 2024 sekitar 440.000 kl. Terlebih, Shell tercatat mengoperasikan sekitar 215 SPBU di Indonesia.
KPPU juga mengungkapkan pangsa pasar Pertamina Patra Niaga dalam segmen BBM nonsubsidi tercatat sekitar 92,5%, sedangkan perusahaan SPBU swasta hanya berada pada kisaran 1%—3%.
Sekadar catatan, perusahaan SPBU swasta mengalami kelangkaan pasokan sejumlah jenis BBM sejak akhir bulan lalu dan tak mendapat persetujuan untuk menambah impor BBM, setelah Kementerian ESDM berkeras bahwa kuota impor BBM masing-masing SPBU tahun ini sudah ditambah 10% dari realisasi tahun lalu.
Ketentuan penambahan impor BBM 2025 sebesar 10% dari total realisasi 2024 tertuang dalam Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.
(wdh)
