Adapun, rapat tersebut rencananya digelar di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dan dipimpin langsung oleh Laode.
“Intinya kami Kementerian ESDM fokus untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Kita selalu upayakan cari solusi terbaik,” pungkas Laode.
Sekadar catatan, operator SPBU tersebut telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali dengan Kementerian ESDM; yakni pada Selasa (9/9/2025) di Ditjen Migas dan Rabu (10/9/2025) di Kementerian ESDM.
Dalam rapat tersebut, perusahaan SPBU swasta diarahkan untuk membeli BBM dari Pertamina untuk mengatasi kelangkaan pasokan yang dilakukan.
Kementerian ESDM menegaskan tak akan menambah kuota impor BBM perusahaan SPBU swasta, sebab dinyatakan telah mendapatkan kuota tambahan sebesar 10% dari total alokasi 2024.
Selain itu, jika pasokan Pertamina tak mencukupi untuk memasok BBM ke perusahaan SPBU swasta maka perusahaan pelat merah tersebut akan mengimpor baru BBM dari perusahaan Amerika Serikat (AS). Dalam kata lain, impor BBM yang dilakukan menjadi satu pintu via Pertamina.
Hingga saat ini, Kementerian ESDM mengalkulasi bahwa kekurangan BBM untuk seluruh perusahaan SPBU hingga akhir tahun ini mencapai 1,4 juta kiloliter (kl).
Dalam kaitan itu, sebelumnya Laode menyatakan telah mengirimkan surat berisi spesifikasi atau standar BBM badan usaha (BU) swasta ke PT Pertamina Patra Niaga pada Rabu (17/9/2025).
Hanya saja, kebijakan pembelian bensin dari Pertamina Patra Niaga itu belum bisa diesekusi. Laode beralasan sejumlah BU swasta masih melakukan kajian internal ihwal esekusi pembelian bensin dengan nilai oktan atau RON tinggi dari Pertamina Patra Niaga.
Adapun, dua perusahaan ritel BBM swasta—yakni Shell Indonesia dan BP-APKR — melaporkan kehabisan pasokan sejak akhir bulan lalu. Dua operator SPBU swasta tersebut melaporkan kekosongan BBM dengan nilai oktan 92 ke atas, dan masih terjadi hingga saat ini.
Sebelumnya, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menyatakan perusahaannya telah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, bersama-sama dengan operator SPBU swasta lain dan PT Pertamina Patra Niaga.
Dalam rapat itu, seluruh perusahaan SPBU memaparkan data-data terkait kondisi pasokan BBM yang dimiliki, bersama data tambahan lainnya. Akan tetapi, rapat tersebut dipastikan belum memutuskan apakah para perusahaan SPBU swasta akan membeli BBM dari Pertamina atau tidak.
“Ya itu kan baru saran ya. Akan tetapi, maksudnya, ya kami kan tetap melihat apapun potensinya, alternatif-alternatifnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ya kita hanya kukuh kepada satu hal, tetapi tentunya juga kami juga harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” kata Vanda ditemui awak media di Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).
Selain itu, Vanda juga menegaskan BBM pada masing-masing badan usaha (BU) hilir migas memiliki standar dan spesifikasi yang berbeda-beda.
Dia mengaku akan menyerahkan persyaratan atau spesifikasi BBM BP-AKR ke Pertamina dalam waktu dekat, tetapi belum bisa memastikan apakah BP-AKR pasti akan membeli BBM dari Pertamina atau akan menempuh upaya lain.
(azr/wdh)
