Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
"Saya sudah lapor ke Presiden [Prabowo Subianto], saya akan taruh uang ke sistem perbankan. Besok saya taruh Rp200 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Jakarta, saat itu.
Guyuran dana tersebut ditujukan agar dapat dimaksimalkan oleh Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit kepada sejumlah pengusaha dan industri sektor riil dalam negeri.
- Ekonomi Tumbuh Jadi 6,5% dalam 2 Tahun
Selain itu, Purbaya juga menargetkan ekonomi RI akan tumbuh sebesar 6 hingga 6,5% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang.
Purbaya mengatakan, target tersebut dapat tercapai jika pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi dari permintaan domestik, yang turut diiringi oleh penyelarasan kebijakan fiskal yang tepat.
"Selama kita mampu me-manage domestik demand dengan baik, dengan kebijakan fiskal dan domestik yang baik, kita bisa tumbuh, mungkin di atas 6-6,5%," ujar Purbaya di sela acara Great Lecture Institute di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Ambisi itu dilakukan dengan berencana menggerakkan mesin ekonomi dalam negeri dari pemerintah dan swasta secara beriringan, yang sebelumnya dinilai hanya berjalan sendiri-sendiri.
- Janji Longgarkan Transfer ke Daerah
Selain itu, dia juga membuka peluang untuk kembali melonggarkan belanja transfer ke daerah (TKD) yang telah tercantum dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (RAPBN) 2026 mendatang.
Dalam RAPBN itu, pemerintah sebelumnya memutuskan memotong anggaran TKD hingga mencapai hampir 25% secara tahunan menjadi hanya Rp649,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang masih sebesar Rp864 triliun.
"[TKD] akan ditingkatkan, nanti ini akan kami usulkan ke Komisi XI, mungkin akan memberikan pelonggaran sedikit kepada transfer daerah," ujar Purbaya di sela acara Great Lecture Institute di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Hanya saja, Purbaya belum bisa memastikan berapa total nilai nominal dari usulan penambahan anggaran tersebut. Dia hanya meminta dukungan kepada Komisi XI DPR untuk melancarkan rencana itu.
Rencana itu, kata dia, diharapkan mampu membuat daerah menjadi lebih kondusif sehingga mampu fokus dalam membangun ekonomi di wilayah masing-masing.
"Ini supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang. Itu saya perlu dukungan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], tutur dia.
- Revisi Defisit APBN 2026
Dia juga memberikan sinyal untuk kembali membahas ulang mengenai penetapan proyeksi angka defisit APBN yang telah tercantum dalam RAPBN 2026 mendatang.
Dalam RAPBN tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi mematok defisit APBN sebesar 2,48% atau setara Rp638,8 triliun dari total target penerimaan negara yang juga telah dipatok sebesar Rp3.147 triliun.
"Ada perubahan sedikit pasti," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). "Bisa berubah. Bisa naik, bisa turun," imbuhnya menegaskan.
Hanya saja, Purbaya belum bisa memastikan apakah perubahan target defisit tersebut akan naik atau turun. Keputusan, kata dia, masih bergantung dalam diskusi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
- Kunjungi Langsung K/L Belanja Tak Optimal
Purbaya juga mengatakan bakal segera mendatangi sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih belum maksimal dalam pengelolaan belanja anggaran.
Cara tersebut dilakukan guna mendorong lembaga negara dalam memaksimalkan anggaran yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Pertama, mungkin kita kirim orang dari Keuangan (Kemenkeu) untuk membantu mereka, kalau nggak bisa surat-surat segala macam. Terus, kalau nggak bisa juga kita dampingi. Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Menurut Purbaya, cara door-to-door tersebut guna meminta klarifikasi lebih mengenai sebab tak maksimalnya dalam pengunaan belanja anggaran.
Bila perlu, kata dia, pada K/L juga akan melaporkan secara berkala agar lebih transparan. Purbaya menginginkan evaluasi belanja terus dilakukan demi mempercepat penyerapan anggaran.
"Saya akan meeting dengan mereka, dan jumpa pers di depan teman-teman semua, kenapa lambat [penyerapan anggarannya?] supaya semuanya bergerak lebih cepat," tegas dia.
(lav)
