Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat (BAM DPR) juga menyoroti beban finansial yang ditanggung pengemudi ojol, lantaran harus membayar asuransi ganda yang semakin memberatkan.
Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu mengatakan, pemerintah akan mengambil sikap tegas terkait masalah ini. Katanya, untuk menyelesaikan persoalan ini, Komisi V DPR akan memanggil pihak-pihak aplikator pada akhir bulan ini.
"Jangan biarkan aplikator mengambil lebih banyak. Semoga tidak ada perubahan jadwal agar masalah ini bisa segera dibahas dan ditemukan solusinya," katanya saat menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Online Bersatu di ruang Rapat BAM DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (11/9/2025).
Andian menyebut, pengemudi ojol diharuskan membayar berbagai asuransi dan pendapatan mereka dipotong sekitar 20% untuk tunjangan kesejahteraan.
"Saat bikin SIM kita bayar asuransi, saat buat STNK kita bayar asuransi lagi. Lalu mereka dipotong 15+5, 5% itu tunjangan kesejahteraan pengemudi, di dalamnya sudah ada asuransi," jelas Adian.
"Kalau kita lihat struk pembayarannya ada lagi biaya jasa perjalanan yang ternyata asuransi lagi. Jadi mereka ini di tengah kesulitan hidupnya bayar 4 asuransi,” tambahnya.
Katanya, banyaknya potongan menjadi kejanggalan dalam klaim asuransi yang tidak bisa dilakukan secara ganda.
Menurutnya, situasi ini tidak seharusnya terjadi, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia menekankan perusahaan-perusahaan aplikasi tidak mengambil keuntungan berlebihan dari para pengemudi.
