Laode juga menegaskan sanksi yang diancamkan oleh Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) terhadap perbankan dan perusahaan energi Rusia tidak memengaruhi proses penjajakan investasi Rosneft yang dilakukan di Tanah Air.
Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto telah membahas kelanjutan investasi tersebut dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ketika melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg pada Juni.
Selain itu, dia menegaskan Indonesia merupakan negara nonblok sehingga ancaman sanksi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bahwa pemerintah harus mengakhiri kerja sama dengan Rusia.
“Kita belum sampai ke situ [batal dengan Rosneft karena sanksi], karena kan Presiden juga kemarin ke Rusia. Kita kan negara nonblok, tidak boleh melihat kecenderungan yang itu ya,” ungkap Laode.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga memastikan FID dari Rosneft di Kilang Tuban masih tetap ditargetkan rampung pada kuartal IV-2025.
“Iya [masih ditarget rampung pada kuartal IV-2025],” kata Yuliot saat ditemui awak media di sekitaran Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Meskipun begitu, Yuliot juga melempar sinyal bahwa pemerintah tetap terbuka jika terdapat investor asing lainnya yang ingin berinvestasi bersama KPI di Kilang Tuban.
“Jadi pemegang salam itu kan bisa saja ada yang mundur, ada yang masuk baru,” kata Yuliot.
Adapun, UE tengah menyiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia. Paket sanksi itu, akan menjadi sanksi ke-19 yang diberikan ke Rusia.
Blok mata uang tunggal salah satunya turut mempertimbangkan sanksi lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan besar minyak Rusia dengan mencabut pengecualian yang saat ini dinikmati beberapa perusahaan seperti Rosneft.
Adapun, nilai proyek GRR Tuban diprediksi mencapai US$24 miliar dan dirancang untuk memiliki kapasitas olahan minyak mentah 300.000 barel per hari (bph). Hingga saat ini pembangunan proyek itu masih tersendat lantaran menanti keputusan investasi akhir dari Rosneft.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melaporkan proyek Kilang Tuban masih dalam fase pengembangan yakni pembukaan lahan sebelum keputusan FID yang ditargetkan pada kuartal IV-2025 tuntas.
“Saat ini di lapangan sudah selesai tahapan land clearing. Untuk melanjutkan pengerjaan di lapangan masih menunggu FID,” kata Pjs. Corporate Secretary KPI Milla Suciyani kepada Bloomberg Technoz, medio Juli.
Setelah FID, megaproyek kilang yang digarap oleh anak usaha raksasa migas Rusia melalui usaha patungan bersama PT Pertamina (Persero) itu akan memasuki tahapan engineering, procurement, and construction (EPC).
Dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Rusia, Putin telah memberikan sinyal bahwa afiliasi Rosneft di Singapura, Rosneft Singapore Pte Ltd., masih berkomitmen untuk melanjutkan investasi Kilang Tuban.
Kala itu, Putin mengatakan Rosneft bersama Pertamina melaksanakan proyek bersama membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur.
"Perusahaan Rosneft dan perusahaan Pertamina melaksanakan proyek bersama membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di provinsi Jawa Timur," ujar Putin dalam keterangannya yang disampaikan secara virtual.
Kendati demikian, Putin tidak mengelaborasi dengan lengkap ihwal tindak lanjut komitmen Rusia tersebut, termasuk soal keputusan FID.
Adapun, proyek yang dikerjakan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) itu molor dari target FID yang ditagih Kementerian ESDM tahun lalu.
Pertamina melalui anak perusahaannya, KPI menguasai 55% saham PRPP, sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura, Rosneft Singapore Pte. Ltd. (dahulu Petrol Complex Pte. Ltd).
(azr/wdh)
