Risiko Bisnis
Terkait dengan hal itu, Laode tak dapat memastikan apakah kekosongan pasokan yang terjadi telah memengaruhi bisnis para perusahaan SPBU swasta. Dia hanya menyatakan seluruh bisnis memang memiliki risikonya sendiri.
“Kalau bisnis itu kan sebenarnya ada risiko-risikonya, semua bisnis ada risiko. Kalau masalah pengaruh atau tidak, tanya langsung deh. Namun, intinya semua bisnis itu ada risiko, termasuk BUMN juga sama bukan hanya swasta,” ucap Laode.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menunggu data kebutuhan BBM dari para SPBU swasta dan data pasokan BBM milik Pertamina.
Nantinya, data tersebut akan menentukan apakah Pertamina perlu mengimpor BBM tambahan untuk menyuplai ke SPBU swasta atau dapat dilakukan dengan stok yang dimiliki.
Dia menargetkan seluruh perusahaan SPBU bisa mengumpulkan data tersebut ke Kementerian ESDM dalam waktu satu pekan.
“Jangka pendek kita minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa, aspek tersebut lalu akan kami olah lagi,” tegas Laode.
Di sisi lain, Laode tidak menampik Shell dan BP-AKR masih belum menyepakati untuk membeli BBM dari Pertamina tersebut. Menurut dia, badan usaha (BU) hilir migas swasta tersebut meminta waktu untuk menyiapkan data yang dibutuhkan Kementerian ESDM.
“Belum, karena data dari swasta belum kami terima. Masih menunggu data, mereka setuju atau tidak, kita sudah nawarin solusinya,” tegas Laode.
Laode juga mengklaim telah mengumumkan mekanisme jual-beli BBM tersebut kepada seluruh perusahaan SPBU, tetapi dia enggan mengungkapkan mekanisme yang dimaksud olehnya.
“Sudah disampaikan juga bersama dengan Pertamina Patra Niaga. Tadi kan rapatnya semua, ada Pertamina Patra Niaga, ada SPBU swasta,” tegas Laode.
Didesak Jual Murah
Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti mendesak Pertamina untuk menjual BBM dengan harga yang kompetitif kepada BU hilir migas swasta yakni Shell Indonesia dan BP-AKR.
Alasannya, kata Yayan, BBM merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Jika tidak, masyarakat berpotensi menikmati BBM nonsubsidi yang lebih mahal di SPBU swasta. Sebab, BBM yang harus dibeli BU swasta akan lebih mahal sehingga harga jualnya perlu dinaikkan.
“Ini masalah barang publik, khususnya energi. Jadi dia enggak boleh memonopoli juga ya. Dan juga karena kalau misalkan dia melakukan monopoli, karena kan efektivitas dari aksesibilitas energi itu bahwa masyarakat mampu untuk menikmati harga BBM yang valuable dan juga aksesibel,” kata Yayan ketika dihubungi, Rabu (10/9/2025).
“Nah kalau misalkan Pertamina [menjual BBM ke swasta] dengan harga yang mahal dan kemudian merugikan, maka prinsip tadi itu enggak jalan,” lanjut dia.
Adapun, dua perusahaan ritel BBM swasta—yakni Shell Indonesia dan BP-APKR melaporkan kehabisan pasokan BBM dengan RON 92 dan 95 sejak akhir bulan lalu.
Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menjelaskan ketersediaan stok dua jenis BBM tersebut masih belum kembali normal alias masih mengalami gangguan pasokan, bahkan hingga awal pekan ini.
Sementara itu, Shell Indonesia melaporkan kehabisan pasokan pada lini produk Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95) dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98). Akan tetapi, Shell terpantau kembali menjual BBM jenis Shell Super di berbagai SPBU wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
(azr/wdh)
