Jika digabung, total penghasilan kotor anggota DPR mencapai Rp74,21 juta per bulan. Setelah dipotong pajak penghasilan sekitar Rp8,61 juta, take home pay yang diterima wakil rakyat mencapai Rp65,59 juta per bulan.

Publik mempertanyakan besaran ini di tengah sorotan terhadap kinerja legislasi dan penggunaan anggaran negara. Gugatan dari kelompok masyarakat sipil menuntut evaluasi struktur penghasilan DPR dan transparansi alokasi tunjangan yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja parlemen.

(ain)