Selain itu, Amran juga sudah menyiapkan beberapa menu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sektor pertanian tahun depan.
Menu DAK fisik 2026 tersebut meliputi pembangunan jalan pertanian, pembangunan atau renovasi puskeswan, pembangunan screen house hortikultura, unit olah pakan ternak, prasarana pengolahan dan pascapanen perkebunan, bangsal pascapanen hortikultura, revitalisasi rice milling unit (RMU), serta pembangunan atau renovasi balai penyuluhan pertanian.
Namun, belum terdapat penetapan terkait pagu alokasi fisik bidang pertanian pada DAK fisik tahun 2026.
"DAK Fisik tahun 2026 dapat kami laporkan sampai dengan saat ini bersifat indikatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Amran juga telah mengajukan tambahan anggaran dari pagu indikatif Rp13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun untuk 2026. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (7/7/2025).
Permintaan penambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
"Sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang sebesar Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun," ucapnya.
Penambahan anggaran itu diminta untuk berbagai kebutuhan dalam mencapai swasembada pangan. Perinciannya, tambahan Rp29,37 triliun untuk cetak sawah dari 225 ribu hektare (ha) menjadi 275 ribu ha serta tambahan bantuan benih dari 300 ribu ha menjadi 1 juta ha.
Kemudian, anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis, tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala. Selain itu untuk kebutuhan produksi komoditas yang dominasi impor seperti bawang putih, kedelai, dan gandum sebesar Rp10,07 triliun.
"Serta sebesar Rp 5,2 triliun untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP sebagai konsekuensi pengalihan PPL daerah ke pusat," jelasnya.
(ell)
