Dengan begitu, PDIP memandang tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan bukan sekadar angka belaka, melainkan menyangkut dengan nilai etik, empati, dan simpati.
Oleh sebab itu, Said berpendapat bahwa jika ukuran etik tersebut bisa dijalankan oleh mayoritas anggota DPR maka seharusnya tunjangan dan fasilitas tak lagi dibutuhkan oleh para anggota dewan.
“Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” ungkap Said.
Said juga memandang, masyarakat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan fungsi DPR jika mayoritas anggota dewan bekerja dengan simpatik serta mendengarkan aspirasi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa pimpinan Fraksi PDIP DPR RI telah memberikan peringatan terhadap anggotanya untuk memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah terjadi.
“Untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo seliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, sebab DPR adalah etalase, di mana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpang dan tidak patut,” imbau Said.
Untuk diketahui, gelombang unjuk rasa yang menekan DPR berawal dari kontroversi kebijakan baru mengenai tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang dinilai publik berlebihan di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Aksi massa pada Jumat (29/8/2025) berlanjut, dipicu kekecewaan terhadap kebijakan tersebut sekaligus akumulasi ketidakpuasan atas kinerja legislatif.
Protes meluas dari kawasan Senayan, Jakarta, hingga ke kota-kota lain termasuk Bandung dan Surabaya. Di Surabaya, demonstrasi berujung kericuhan di depan pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza.
Insiden di Jakarta bahkan menelan korban jiwa, salah satunya Affan Kurniawan, mahasiswa yang meninggal setelah bentrokan dengan aparat keamanan.
(azr/del)
