Bloomberg Technoz, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mendorong tunjangan perumahaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan atau fasilitas mewah agar diberhentikan.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Ketua Fraksi PDIP Said Abdullah, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (31/8/2025).

Said menyatakan, penghapusan tunjangan anggota DPR tak bisa sekedar diputuskan antar fraksi DPR, menurutnya seluruh anggota DPR juga perlu mengukur diri mengapa masyarakat mempertanyakan kinerja DPR.

“Mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” ucap dia.

Said menyatakan partainya memandang politik tidak hanya sekedar rasionalitas atau kesepakatan, akan tetapi etik, empati, dan simpati harus tetap melekat dalam berpolitik.