Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Abbas dan para pejabat lainnya termasuk di antara mereka yang akan ditolak visanya.
Associated Press sebelumnya melaporkan bahwa Abbas dan para pejabat lainnya tidak akan mendapatkan visa.
Langkah ini mematahkan preseden selama puluhan tahun di mana AS telah setuju untuk memberikan visa kepada pejabat pemerintah, termasuk Abbas dan para pemimpin Palestina lainnya, untuk menghadiri pertemuan tahunan PBB dan menyampaikan pidato dari mimbar marmer hijau ikonis Majelis Umum.
Abbas diperkirakan akan menyampaikan pidato selama acara tersebut, yang dimulai pada 23 September.
Perjanjian Markas Besar PBB yang menetapkan New York sebagai markas badan dunia tersebut mewajibkan AS untuk memberikan visa kepada para pejabat yang menghadiri acara di sana.
AS biasanya melakukannya, bahkan untuk pejabat tinggi dari negara-negara yang berseteru seperti Iran yang jika tidak, tidak akan bisa mendapatkan visa.
Kekecewaan AS terhadap para pejabat Palestina semakin meningkat seiring Israel melanjutkan serangan militernya di Gaza terhadap Hamas, yang telah dicap sebagai kelompok teroris.
Pada Juni, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada anggota Otoritas Palestina "karena tidak mematuhi komitmen mereka dan merusak prospek perdamaian." Hal itu dipandang sebagai perlawanan terhadap langkah-langkah dari negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina.
Negara-negara termasuk Prancis, Kanada, dan Inggris telah mengisyaratkan akan mengumumkan pengakuan mereka atas negara Palestina pada pertemuan bulan depan.
Langkah ini sebagian dimaksudkan untuk menekan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar mengakhiri kampanye militernya melawan Hamas, yang telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.
Israel mengesampingkan status negara Palestina dan, dengan dukungan AS, menuduh negara-negara tersebut memberi imbalan kepada Hamas atas serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel dan memicu perang Gaza.
Presiden Donald Trump awal pekan ini menyerukan agar konflik segera diakhiri, tetapi tetap menjadi pendukung setia Netanyahu.
Pada Senin, ia mengatakan ada "dorongan diplomatik yang sangat serius" untuk mengakhiri perang meskipun ia tidak menjelaskan apa dorongan tersebut.
(bbn)
