Tanpa Sepengetahuan
“Dugaan saya, itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yang di-hire oleh pihak di luar Komisi XI dan isinya itu tanpa sepengetahuan Komisi XI,” ujar Misbakhun.
Dia menegaskan Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary tersebut karena sejak awal Komisi XI tidak memiliki agenda yang beredar itu.
Misbakhun menjelaskan Komisi XI DPR memiliki agenda kunjungan kerja dan Panja RUU P2SK. Agenda itu disebut sudah lama dijadwalkan bahkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Berdasarkan jadwal DPR, RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025.
Kunker Komisi XI, kata dia, dilakukan bersama sejumlah mitra kerja seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Bank Himbara.
Adapun, kota yang dikunjungi di Australia yakni ke Canberra dan Sydney. Misbakhun memerinci kunjungan ke Canberra dilaksanakan pada Rabu (27/8/2025). Delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI serta para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.
Dia menyebut LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementerian Keuangan dan BPPK Kemenkeu ikut hadir.
Menurutnya, Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan program yang dirancang serta sejumlah isu dalam penyaluran LPDP di Australia.
Kunjungan berikutnya Komisi XI bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Komisi XI juga mengunjungi Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney pada Kamis (28/8/2025) untuk mengetahui penerapan sistem perbankan nasional di Australia.
“Mereka sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia di mana organisasi sistem payment tersebut perlu dipelajari efektivitas dan praktek bisnis nya untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia,” ucapnya.
Tak hanya itu, Komisi XI juga ingin mempelajari penggunaan teknologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang dipraktikkan secara berbeda-beda pada skala teknologi industri dan pihak regulator.
Selain itu, Komisi XI mengunjungi salah satu kantor representasi bank Himbara di Sydney yang belum 1 tahun di buka untuk mengetahui apa saja transaksi pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia yang dilayani.
Komisi XI, lanjutnya, bersama Bank Indonesia juga bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia pada Jumat (29/8/2025) di Sydney.
Pertemuan itu membahas mengenai penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia agar bisa dipakai di Australia.
“Mengingat di Australia banyak pelajar dan wisatawan dari Indonesia sehingga dibuka peluang penerapan QRIS Indonesia di Australia seperti halnya di Jepang, Thailand dan Malaysia. Penjajakan yang sama sedang di coba dengan Singapura dan China,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi XI juga membahas isu Central Bank Digital Currency (CBDC) agar bisa diterapkan di RI karena desakan soal kripto sebagai aset keuangan di mana isu stable coin, digital ledger, dan tokenisasi aset keuangan sebagai produk underlying.
Sydney Marathon
Di sisi lain, Misbakhun membantah mengikuti Sydney Marathon pada Minggu 31 Agustus 2025. Dia menjelaskan ihwal terdaftar sebagai peserta marathon karena mekanisme pendaftaran dalam kategori World Major Marathon seperti Sydney harus dilakukan setahun sebelumnya.
“Saya pastikan tidak ikut. Saya sering ikut daftar marathon tapi sering tidak ikut juga saat perlombaannya,” tuturnya.
“Saya pastikan kalau saya lari besok pada Minggu, 31 Agustus, itu larinya di GBK. Semoga kawasan GBK masih bisa dipakai untuk olahraga.”
Belakangan, polemik tunjangan DPR tengah menjadi sorotan karena komponen dan angkanya yang fantastis. Anggota DPR diperkirakan menerima sekitar Rp100 juta per bulan atau Rp3 juta per hari, berkali-kali lipat di atas Upah Minimum Regional (UMR) beberapa wilayah, termasuk Jakarta.
Nilai tunjangan rumah dinas DPR bahkan mencapai Rp50 juta per bulan tiap anggota di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang seret.
Atas kondisi tersebut, ribuan massa melakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik di Tanah Air salah satunya di kawasan depan Gedung MPR/DPR/DPD RI.
(mfd/wdh)
