Jika skenario insentif pemerintah dihapus, harga beberapa  mobil listrik di Indonesia yang belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan melonjak signifikan akibat beban pajak yang kembali berlaku penuh.

Berdasarkan perhitungan skema pajak resmi Indonesia OTR yang sudah termasuk PPN 12% dikurangi untuk mendapatkan harga dasar. Dari harga dasar tersebut, kemudian dihitung Bea Masuk sebesar 50%.

Selanjutnya, ditambahkan PPnBM 15%, yang dihitung dari jumlah base price ditambah Bea Masuk. Terakhir, total ini dikenai PPN 12% atas seluruh nilai mobil termasuk Bea Masuk dan PPnBM.

Dengan metode ini, harga akhir mencerminkan seluruh biaya impor dan pajak resmi yang berlaku, sehingga estimasi harga import total bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga OTR awal.

Jika dihitung dengan hitungan kasar, kombinasi pajak membuat harga jual mobil listrik impor bisa meningkat kurang lebih sebesar 70% seperti hitung-hitungan kemenperin.

Mobil premium buatan pabrikan Build Your Dreams (BYD) seperti Denza D9, yang saat ini dijual sekitar Rp950 juta, berpotensi naik menjadi lebih dari Rp1,637 miliar di jalanan Indonesia pada tahun 2026 yang akan datang. Dengan perhitungan ini, harga Denza D9 bisa melonjak kurang lebih hingga 72%.

Hal ini karena pembeli Denza yang masih berstatus CBU dengan TKDN kurang dari 20% harus membayar Bea Masuk 50% sebesar Rp423 juta dan juga PPnBM 15% sebesar Rp191 juta, belum termasuk PPN 12% sebesar Rp175 juta.

Mobil buatan Negeri Tirai Bambu lainnya seperti Aion Hyper HT Premium, yang memiliki TKDN kurang dari 20%, juga punya potensi kenaikan serupa. Harga kendaraan roda empat ini bisa saja tembus Rp1,192 miliar di tahun 2026 mendatang, naik drastis dari harga saat ini sebesar Rp691 juta.

Perhitungannya adalah pembebanan Bea Masuk 50% sebesar Rp308 juta, PPnBM 15% sebesar Rp139 juta, dan PPN 12% sebesar Rp128 juta.

Berikut estimasi kasar perhitungan mobil listrik CBU tanpa insentif pajak

(ell)