“Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah,” ujarnya.
Polemik berawal saat Sudewo, sebagai Bupati Pati, menyampaikan rencana peningkatan PBB hingga 250%. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak pendapatan daerah dan juga penyesuaian tarif pajak usai 14 tahun tak mengalami kenaikan.
Kebijakan tersebut kemudian memicu kritik dan protes dari masyarakat. Alih-alih memberi penjelasan, Sudewo justru kembali melontarkan pernyataan kontrovesial yang memicu kemarahan masyarakat. Dia menantang warga Pati yang menolak kenaikan PBB tersebut.
Puncaknya, ribuan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/08/2025). Mereka tak lagi menuntut penghapusan kebijakan kenaikan PBB -- yang memang sudah dibatalkan Sudewo.
Kini, mereka menuntut Sudewo untuk lengser dari kursi bupati. Hal ini pun memicu DPRD Pati menggelar rapat paripurna yang hasilnya membentuk Pansus Hak Angket terhadap sejumlah kebijakan Sudewo.
"Kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri," tutur dia.
(dov/spt)
