Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan berupa risiko yang signifikan, terutama kebocoran data, karena NIK akan menjadi penghubung seluruh identitas dan transaksi finansial seseorang.
"Integrasi penuh pada satu sumber data seperti inisiatif ini berisiko tinggi jika terjadi kesalahan atau kebocoran, sistem pembayaran dan data nasabah/Masyarakat bisa tersebar secara luas dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Terlebih jika terjadi serangan siber berskala besar," tegas Duzlfian.
Dalam konteks tersebut, Dzulfian menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi dan jaringan internet di berbagai wilayah, agar proses data dapat dilakukan secara cepat dan aman.
"Selain itu, literasi digital Masyarakat dan juga berbagai peraturan pendukung perlu diperkuat hingga titik aman tertentu agar keamanan dan kerahasiaan data Masyarakat terjaga," pungkasnya.
Sebagaimana telah dijelaskan oleh Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dudi Dermawan sebelumnya, Payment ID merupakan pengenalan unik atau unique identifier yang sangat kuat karena tak hanya bisa mengetahui data kredit nasabah, tetapi juga seluruh data pemasukan dan pengeluaran individu.
Dudi menerangkan, Payment ID akan tersimpan di sistem pusat milik BI. Untuk menghindari penyalahgunaan sistem Payment ID ini, BI memberlakukan mekanisme consent atau persetujuan individu sebelum data digunakan.
Jadi, untuk dapat mengakses data tersebut, pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lain tetap membutuhkan persetujuan dari pengguna. Izin ini diberikan melalui notifikasi ke ponsel pengguna, dan hanya setelah disetujui, data transaksi bisa dianalisis lebih lanjut untuk keperluan layanan keuangan, seperti penilaian kelayakan kredit atau penyaluran bantuan pemerintah.
"Payment ID ini sangat powerfull, karena kekuatan data ini sampai bisa terlihat pola transaksinya seperti apa, apakah individu terlibat judi online atau pinjaman online. Pendapatan dari mana datanya sangat telanjang," kata Dudi dalam Editors Briefing Bank Indonesia tengah bulan Juli lalu.
Sebagai langkah awal atau uji coba, BI berencana membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai. Proses uji coba akan berlangsung mulai 17 Agustus 2025 guna mendukung Program Perlindungan Sosial pemerintah.
Saat ini, Payment ID masih dalam tahap uji coba atau eksperimentasi seperti ditegaskan juga oleh Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.
"Proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID secara utuh masih akan membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan," kata Ramdan Denny kepada Bloomberg technoz, akhir Juli silam.
(lav)
