Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, jika ada intervensi atau tekanan institusional dalam penyusunan data BPS, hal tersebut melanggar Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi Komisi Statistik PBB.
Sebab jika data yang dihasilkan tidak kredibel, hal ini tentunya akan berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan.
"Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif."
Tak luput, Celios meminta UNSD dan Komisi Statistik PBB mendorong pembentukan mekanisme peer review dengan melibatkan pakar independen, serta reformasi transparansi di tubuh BPS.
"Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda juga memandang anomali pada pola historis pertumbuhan. Menurutnya, triwulan II-2025 yang tumbuh 5,12% yoy lebih tinggi dari triwulan I yang tumbuh 4,87% meski bertepatan dengan momen Ramadhan-Idulfitri. Sehingga hal ini menurutnya sebagai sesuatu yang tidak lazim dibanding tren tahun-tahun sebelumnya.
"Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, nampak janggal dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%. Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025)," pungkasnya.
(lav)
