“Sudah terlalu banyak smelter yang ada di Indonesia sehingga justru kekurangan bahan bakunya, bijih nikelnya sehingga harus impor,” tegas Ekonom UGM itu.
Apabila moratorium smelter pirometalurgi nikel dilakukan, Fahmy menilai pemerintah dapat mendorong investasi ke sektor hilirisasi nikel yang lebih bernilai tambah tinggi seperti pada pabrik baterai mobil listrik atau electric vehicle (EV) hingga industri baja nirkarat (stainless steel).
Pada saat bersamaan, dia memandang pemerintah perlu membentuk ekosistem industrialisasi nikhil yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Mestinya dari smelter bisa diproduksi produk-produk lain misal stainless steel atau baterai listrik. Itu investasi itu yang harus didorong, tetapi untuk smelter saya kira sudah cukup, maka harus dimoratorium,” pungkasnya.
Perketat Produksi
Di sisi hulu tambang, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendesak juga pemerintah untuk mengendalikan produksi bijih nikel di tengah tren pelemahan harga yang berlanjut sampai pertengahan tahun ini. Pelemahan harga nikel ditengarai akibat pasokan berlebih atau oversupply bijih di pasar.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin menegaskan pemerintah mesti mengatur lebih ketat rencana produksi bijih nikel dan turunannya untuk menjaga harga bagi kelanjutan penambangan saat ini.
“Kita tidak bisa hanya fokus menambah kapasitas tanpa memperhatikan permintaan, saatnya pemerintah melakukan kontrol produksi,” kata Meidy lewat keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).
Menurut data APNI, saat ini terdapat 120 proyek smelter pirometalurgi berbasis RKEF di Indonesia yang membutuhkan total 584,9 juta ton bijih nikel.
Sementara itu, proyek hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) hanya sebanyak 27 dengan kebutuhan total 150,3 juta ton bijih nikel.
Meidy menambahkan lebih dari separuh pasokan nikel dunia berasal dari Indonesia. Hanya saja, kata dia, permintaan global dari sektor baterai dan baja nirkarat masih lemah.
Sepanjang kuartal II-2025, komoditas nikel mengambil porsi investasi terbesar di sektor hilirisasi yakni mencapai Rp46,3 triliun, mengutip data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, investasi di smelter nikel turun tipis 2,53% yakni tercatat senilai Rp47,5 triliun pada kuartal II-2024.
Realisasi kumulatif investasi hilirisasi sepanjang kuartal II-2025 tembus Rp144,5 triliun, naik 36,8% dari periode sama tahun lalu sejumlah Rp105,6 triliun.
Investasi hilirisasi terbesar berada di sektor mineral dari pembangunan sejumlah smelter dengan kontribusi mencapai Rp96,2 triliun, yang juga meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp70,9 triliun.
Investasi hilirisasi nikel mengambil porsi Rp46,3 triliun, komoditas tembaga menyusul dengan nilai Rp22,3 triliun; bauksit Rp14,8 triliun; besi dan baja Rp9,5 triliun, dan timah sebesar Rp1,9 triliun.
Sementara itu, komoditas lainnya seperti logam tanah jarang, pasir silika, emas, perak, hingga kobalt mengambil porsi Rp1,4 triliun.
Angka realisasi investasi komoditas nikel juga tercatat lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi hilirisasi di sektor minyak dan gas (migas), yang tercatat sebesar Rp10,7 triliun.
Meskipun investasi hilirisasi nikel masih tinggi, sejumlah smelter nikel justru mulai menurunkan kapasitas produksinya. APNI mencatat setidaknya 28 lini produksi smelter nikel telah distop, di mana 25 di antaranya milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.
PT GNI merupakan anak usaha Jiangsu Delong Nickel Industry Co–perusahaan China yang sedang diterpa isu keuangan. APNI melaporkan bahwa PT GNI saat ini hanya menjalankan sebagian lini produksi. Bahkan, APNI memperkirakan operasional GNI nyaris mendekati total shutdown.
“Estimasinya lebih dari 15 lini produksi [GNI] telah dihentikan,” kata Anggota dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno kepada Bloomberg Technoz, beberapa waktu lalu.
Terkait dengan hal itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta menyebut GNI masih menunggu keputusan rapat kreditur untuk memperoleh suntikan pendanaan baru.
Sementara itu, operasional perusahaan disebut telah kembali berjalan dengan manajemen baru yang diduga berasal dari China.
Situasi serupa terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), yang berlokasi di Morowali. Beberapa lini produksi baja nirkarat dan satu lini cold rolling mill dihentikan sejak Mei 2025.
Nickel and New Energy Research Director Tsingshan, Lynn, sebelumnya memang mengonfirmasi penyetopan sementara—bukan penutupan—lini produksi dilakukan di lini produksi canai dingin atau cold roll pabrik baja nirkaratnya yang beroperasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.
Secara umum, lanjutnya, Lynn mengindikasikan produksi dari smelter nikel pirometalurgi di Indonesia masih aman untuk tahun ini. Untuk nickel pig iron (NPI), misalnya, Tsingshan memproyeksikan output atau produksi dari Indonesia mencapai 1,74 juta ton pada 2025.
Dua smelter lain yakni milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Sulawesi Tenggara dan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) di Maluku Utara juga dilaporkan mengurangi kapasitas produksi. Namun, belum diketahui secara pasti jumlah lini produksi yang dihentikan pada dua smelter itu.
Namun, menurut informasi yang diterima APNI, keduanya diketahui telah mengurangi produksi sebagai respons atas kenaikan biaya produksi dan penurunan permintaan.
“Data jumlah lini belum tersedia, mungkin hanya berupa pengurangan kapasitas agregat, bukan penghentian total satuan lini,” tegasnya.
(azr/wdh)
