Upaya perundingan gencatan senjata di Gaza kembali menemui jalan buntu pada Kamis, setelah AS dan Israel menarik tim negosiasinya. Ini menjadi pukulan terbaru terhadap proses tersebut, hanya beberapa pekan setelah mantan Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan sudah dekat.
Ketegangan di internal pemerintahan Inggris kian meningkat seiring laporan kelaparan massal di Gaza, hanya dua pekan setelah Uni Eropa mencapai kesepakatan dengan Israel untuk meningkatkan aliran bantuan makanan ke wilayah pendudukan. Laporan mengenai bayi kekurangan gizi, kelaparan, dan anak-anak yang berdesakan dalam antrean sup semakin sering muncul.
Sementara pemerintah Israel menyalahkan Hamas atas kondisi ini, LSM Médecins Sans Frontières serta sejumlah kelompok kemanusiaan lainnya menuduh Israel gagal memenuhi kesepakatan. Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga memperkeras sikapnya terhadap pembentukan negara Palestina, dengan alasan hal tersebut mengancam keamanan nasional Israel.
Namun, dampak kehancuran besar akibat invasi Israel ke Gaza — yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari 59.000 orang dan meluluhlantakkan banyak wilayah — membuat sejumlah pendukung lama Israel di Eropa mulai angkat suara. Beberapa negara bahkan mempertimbangkan sanksi dagang demi mendorong diakhirinya konflik. Inggris sendiri telah menangguhkan sebagian ekspor senjata ke Israel dan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat senior di pemerintahan Netanyahu.
‘Harus Lakukan Jauh Lebih Banyak’
Beberapa tokoh senior Partai Buruh telah menyampaikan peringatan, baik secara publik maupun tertutup, bahwa sekalipun Inggris mengakui Palestina pada sidang PBB di bulan September, langkah itu mungkin sudah terlambat mengingat skala kehancuran yang terjadi.
Dalam pernyataan publik yang cukup langka mengenai isu di luar kewenangannya, Streeting mengatakan di hadapan parlemen pada Selasa bahwa ia berharap pengakuan dapat dilakukan “selagi masih ada negara Palestina yang bisa diakui.” Wali Kota London, Sadiq Khan, juga turut mendesak agar pemerintah segera mengakui Palestina dan menyerukan agar Inggris “berbuat jauh lebih banyak untuk menekan pemerintah Israel.”
The Guardian menjadi media pertama yang memberitakan kegelisahan di internal kabinet.
Inggris dijadwalkan hadir dalam konferensi PBB yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi di New York pekan depan, namun belum dipastikan apakah David Lammy atau menteri tingkat junior yang akan mewakili, menurut sumber yang mengetahui agenda tersebut. Prancis berencana memanfaatkan konferensi untuk membahas gencatan senjata dan solusi dua negara, namun baru akan mengakui Palestina secara resmi dalam pertemuan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB bulan September. Hingga kini, Inggris belum memutuskan apakah akan mengikuti langkah Prancis.
Dalam beberapa pekan terakhir, Lammy menyatakan bahwa meskipun sejumlah negara telah mengakui Palestina, fokus utamanya saat ini adalah “mengurangi penderitaan” di kawasan.
“Saya memahami perdebatan soal pengakuan, dan kita memang harus menuju ke arah itu pada waktu yang tepat,” kata Lammy di hadapan parlemen awal pekan ini setelah beberapa anggota parlemen Partai Buruh mendesaknya bertindak lebih cepat. Namun, ia menambahkan, “Saya secara jujur tidak percaya bahwa pengakuan semata akan mengubah situasi di lapangan.”
(bbn)
