"2,1 juta orang yang terjebak di zona perang Gaza menghadapi ancaman lain selain bom dan peluru: kelaparan," kata Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pekan ini.
Sejak tahun lalu Macron telah mengutarakan bahwa Prancis, rumah bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa, akan mengakui negara Palestina. Dia bahkan mencoba mengadakan konferensi dengan Arab Saudi di New York pada Juni untuk mewujudkan hal tersebut, sebelum membatalkannya akibat perang militer antara Israel dan Iran.
Para pejabat Prancis dan Arab Saudi kini diperkirakan akan memimpin konferensi tingkat menteri untuk membahas status kenegaraan Palestina pekan depan di New York. Departemen Luar Negeri AS mengatakan AS tidak akan hadir.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan Pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah diberi tahu melalui surat dari Macron, yang diserahkan secara langsung oleh konsul jenderal Prancis di Yerusalem.
Meski banyak negara Barat semakin kritis terhadap Israel atas agresinya terhadap warga sipil di Gaza, tidak ada anggota G-7 lain yang mengambil langkah untuk mengakui Palestina sebagai negara. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia termasuk di antara negara-negara Barat yang mengakui Palestina.
Pengumuman Macron memberikan tekanan pada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menghadapi desakan dari anggota senior pemerintahannya sendiri, untuk mengikuti langkah serupa.
Pemimpin Inggris tersebut mengatakan bahwa "kedaulatan merupakan hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina" dan gencatan senjata akan menempatkan Inggris "di jalur" menuju pengakuan, tetapi tidak berkomitmen dalam jangka waktu tertentu.
Perundingan gencatan senjata di Gaza gagal pada Kamis setelah AS dan Israel menarik tim negosiasi mereka dari Qatar, tempat perundingan berlangsung.
(bbn)
