Dalam pernyataan resminya, pemerintah Thailand menyebut siap “meningkatkan” langkah pertahanan diri apabila Kamboja terus melakukan serangan. Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat, menyebut serangan Thailand sebagai “agresi yang sangat serius.”
“Perselisihan ini meningkat dengan cepat dan bisa berkembang menjadi konflik besar jika tidak ditangani,” kata Jayant Menon, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura. “Meski kecil kemungkinan meluas ke luar dua negara, konflik ini akan mengganggu perdagangan dan mobilitas penduduk, yang berdampak negatif pada ekonomi kawasan.”
Nilai tukar baht Thailand, yang sebelumnya menguat ke level tertinggi sejak Februari 2022, turun 0,3% ke angka 32,25 per dolar AS. Indeks saham di Thailand juga ditutup melemah 0,6%.
Kedua negara memang memiliki sejarah panjang ketegangan perbatasan, meski hubungan relatif stabil sejak konflik 2011 yang menewaskan puluhan orang. Ketegangan besar terakhir terjadi di sekitar Candi Preah Vihear, situs yang menjadi sumber perselisihan sejak masa kolonial Prancis.
Sumber utama sengketa perbatasan saat ini berasal dari perbedaan tafsir atas peta-peta yang merujuk pada teks perjanjian Franco-Siam dari awal 1900-an yang menetapkan batas wilayah antara Thailand dan Kamboja—yang saat itu masih bagian dari Indochina Prancis.
Phumtham mengatakan belum ada pembicaraan bilateral dengan Kamboja. Ia menyebut bentrokan ini masih berada di bawah ambang perang besar-besaran.
“Ini bukan deklarasi perang,” tegasnya. Namun, Thailand tetap menginstruksikan evakuasi warga dalam radius 50 kilometer dari perbatasan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang kini menjabat sebagai Ketua ASEAN, menyatakan akan berbicara dengan kedua pemimpin negara dan menyerukan de-eskalasi serta negosiasi damai. “Perdamaian adalah satu-satunya pilihan,” kata Anwar kepada wartawan, Kamis (24/7).
Amerika Serikat (AS) dan China telah mengeluarkan imbauan kepada warganya menyusul konflik tersebut. Beijing menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang memburuk.
“Thailand dan Kamboja adalah tetangga bersahabat dan anggota penting ASEAN,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.
Kementerian Dalam Negeri Thailand menyatakan evakuasi telah diperintahkan di setidaknya empat provinsi perbatasan sebagai langkah antisipatif. Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh juga mengimbau warga Thailand untuk meninggalkan Kamboja.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengecam keras aksi militer Thailand, menyebut penggunaan senjata berat dan pengerahan pasukan ke wilayah Kamboja sebagai “pelanggaran nyata” terhadap hukum internasional.
Penurunan Hubungan Diplomatik
Sejak bentrokan Mei lalu, kedua negara telah mengerahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan dan membatasi jalur darat yang menjadi jalur vital perdagangan.
Bentrokan besar pada Kamis terjadi hanya beberapa jam setelah Thailand mengusir duta besar Kamboja dan menarik pulang utusannya dari Phnom Penh, sebagai reaksi atas ledakan ranjau darat yang melukai lima tentara Thailand pada Rabu lalu.
Sebagai balasan, Kamboja menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan menarik para diplomatnya dan meminta Thailand melakukan hal yang sama, demikian dilaporkan media pemerintah Kamboja.
Para analis Bloomberg Intelligence, Eric Zhu dan George Ferguson, menyatakan Kamboja tidak memiliki kekuatan udara untuk menandingi jet canggih milik Thailand. Meski demikian, Kamboja memiliki sistem pertahanan udara buatan China KS-1C, yang memiliki jangkauan hingga 70 kilometer menurut data dari Missile Defense Advocacy Alliance.
Menurut International Institute for Strategic Studies (IISS) di London, militer Kamboja tidak memiliki pesawat tempur, hanya mengoperasikan pesawat angkut dan helikopter. Sebaliknya, Angkatan Udara Thailand memiliki dua skuadron F-16 buatan Lockheed Martin dan satu skuadron pesawat tempur Saab Gripen C/D.
Dampak Politik Domestik
Sengketa perbatasan ini juga mengguncang dinamika politik dalam negeri Thailand. Pada awal Juli, pengadilan memutuskan menangguhkan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, menyusul penyelidikan dugaan pelanggaran etika terkait penanganan isu perbatasan.
Paetongtarn sebelumnya mencoba meredakan ketegangan melalui sambungan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen—ayah dari PM Hun Manet. Namun percakapan tersebut bocor ke publik dan memicu kritik keras serta aksi protes di dalam negeri yang menuntut pengunduran dirinya. Ia diberi waktu hingga 31 Juli untuk menyerahkan pembelaan ke pengadilan.
Setelah insiden ranjau darat pekan lalu yang menyebabkan seorang prajurit Thailand kehilangan kaki, Bangkok melancarkan kampanye diplomatik terhadap Kamboja. Pemerintah Thailand telah memberikan pengarahan kepada para atase militer asing dan diplomat, serta mendorong langkah hukum melalui Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel PBB, sembari tetap membuka jalur bilateral untuk menyelesaikan konflik ini.
(bbn)
