Jaring PNBP
Tri menambahkan sistem informasi terkait dengan pertambangan turut memberikan dampak positif terhadap setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba.
Menurutnya, penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) besutan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mencegah kebocoran penerimaan negara, akibat PNBP yang tak tersetorkan.
“Jadi pada akhirnya kita menggunakan e-PNBP mulai 2019 efektif dan 5 tahun sebelum 2019, apabila dibandingkan dengan 5 tahun setelah 2019, itu kira-kira penerimaan negaranya kurang lebih 2—3 kali lipatnya,” klaim dia.
Terlebih, lanjut Tri, saat ini hampir seluruh sistem informasi milik kementerian/lembaga (K/L) terkait dengan sektor pertambangan telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).
Dengan begitu, potensi pelanggaran yang dilakukan suatu usaha tambang dapat langsung ditindak apabila terdapat kejanggalan data yang dimiliki antar lembaga.
“Misalnya penjualan batu bara yang awalnya membayar PNBP-nya untuk domestik dijual ke ekspor. Itu bisa ke-trace [ditelusuri] di dalam SIMBARA itu sendiri,” tegas dia.
Ke depannya, Tri mengeklaim akan terus memperbaiki tata kelola pertambangan termasuk melalui pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 1 tahunan yang wajib dilaporkan ulang pada Oktober 2025.
Selain itu, Kementerian ESDM tetap mengenakan sanksi berupa sistem blokir otomatis dalam menertibkan ketaatan pembayaran PNBP.
Adapun, Kementerian ESDM mencatat total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nasional mencapai 9,11 juta hektare (ha), dengan komoditas mineral logam yang paling mendominasi.
Tri sebelumnya sempat menyampaikan bahwa WIUP mineral logam pada eksplorasi mencapai 360.513 ha, operasi produksi adalah 3,82 juta ha serta pascatambang 6.685 ha.
"WIUP nasional pada saat ini secara keseluruhan luas adalah sebesar 9,11 juta ha yang terdiri dari status eksplorasi sebesar 1 juta ha, status operasi produksi 8 juta ha, pascatambang ada 6.685, dan pencadangan ada 91," ujar Tri dalam agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi XII, Selasa (12/11/2024).
Pada posisi kedua terdapat WIUP batu bara, yang terdiri dari tahap eksplorasi mencapai 117.278 ha dan operasi produksi adalah 3,98 juta ha.
Dalam kesempatan yang sama, Tri juga menjelaskan total perizinan tambang per November 2024 sebesar 4.634 izin, terdiri dari 31 kontrak karya (KK), 59 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), 4.302 IUP, 10 izin usaha pertambangan khusus (IUPK), 48 izin pertambangan rakyat (IPR) dan 184 surat izin penambangan batuan (SIPB).
Untuk diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan realisasi PNBP dari sektor energi dan pertambangan hingga Juni 2025 baru tercatat senilai Rp117,11 triliun.
Torehan tersebut hanya mencapai 46% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok sejumlah Rp254,49 triliun.
Bahlil mengakui pencapaian target tahun ini cukup menantang lantaran tren penurunan harga komoditas, terutama batu bara, yang cukup dalam sejak awal tahun.
“Kami harus menyampaikan bahwa harga komoditas khususnya batu bara ini turunnya agak jauh sekali, sekitar 25% sampai dengan 35% untuk sampai dengan Juni. Ini memang karena pasar global lagi tidak menentu,” kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (14/7/2025).
Dari total PNBP sektor ESDM sejumlah Rp117,11 triliun yang telah masuk ke kas negara, sebagian besar masih disumbang oleh sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) sebesar Rp66,21 triliun.
Sementara itu, sektor minyak dan gas bumi (migas) menyumbang Rp48,82 triliun, panas bumi Rp0,82 triliun, dan sisanya Rp1,25 triliun berasal dari berbagai sumber seperti iuran badan usaha hilir migas, layanan, denda, badan layanan umum (BLU), dan pendapatan lainnya.
Sekadar catatan, realisasi PNBP sektor ESDM sepanjang 2024 mencapai Rp269,65 triliun atau 113% dari target APBN sebesar Rp 238,39 triliun.
Jumlah itu dikontribusikan dari migas sebesar Rp110,91 triliun; minerba Rp140,46 triliun; panas bumi Rp2,84 triliun; dan penerimaan lain sebesar Rp15,44 triliun.
(azr/wdh)
