“Nah brokennya pecahannya itu medium 25%, premium 15% selesai. Enggak usah dipolemikkan ini tidak sesuai dengan yang di regulasi pemerintah titik,” ujarnya.
Amran menjelaskan 212 sampel tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan merugikan rakyat Indonesia.
Menurutnya, jika yang dirugikan kelas menengah ke atas sekitar Rp1.000 - Rp10.000 tidak menjadi persoalan. Namun ketika perbedaan harga beras dirasakan oleh masyarakat miskin, hal itu menjadi masalah.
“Tetapi kalau ini yang berada di garis kemiskinan saudara kita yang numpang, yang kos-kosan, yang [tinggal] di bawah jembatan, yang tinggal di hutan, apa pernah pikirkan yang tidak menghasilkan padi,” jelasnya.
Cari keuntungan
Amran mengungkapkan hingga saat ini sejumlah perusahaan terkait kasus beras tersebut masih bergulir oleh aparat penegak hukum. Bahkan, dia mendapat laporan secara lisan ‘mafia beras’ tersebut mengaku alasan melakukan itu untuk mencari keuntungan yang lebih banyak.
“Tanggal 10 [Juli] diperiksa mereka menurut laporan. Tapi ini lisan mengaku alasannya cuma satu, cari keuntungan lebih banyak,” ungkapnya.
Dia menjelaskan seorang petani hanya mendapatkan keuntungan Rp1.500 - Rp2.000 per kilogram beras selama 4 bulan, itu pun dengan uang pinjaman hingga bunga utang dari tengkulak dan sebagainya.
Sementara itu, perusahaan yang hanya menggiling, memindahkan, dan memoles produk kemasan beras bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat.
“Adilkah ini? Ini tidak adil. Ini pasti tidak sesuai pancasila. Tidak ada keadilan di sana, tidak ada perikemanusiaan. Jadi ketuhanannya agak-agak kurang, kemanusiaannya mana ada. Mana kita bisa bersatu kalau ini menikmati dengan cara yang tidak benar republik ini baru kita tertindas pasti tidak bisa bersatu. Musyawarah mufakat enggak ada,” jelasnya.
Beberapa hari terakhir isu beras oplosan menyeruak. Tak hanya beras oplosan, Kementan juga menemukan beras biasa (curah) yang dijual sebagai beras premium. Beras yang biasanya Rp 12.000-Rp13.000 per kilogram dijual hingga Rp 15.000 per kilogram.
Sebelumnya, saat saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kepala Kepolisian Indonesia Listyo Sigit
Prabowo untuk mengusut penggilingan padi yang memanipulasi beras medium dengan membungkus dan memberikan stempel beras premium.
Selain itu, Prabowo juga mengatakan terdapat penggilingan padi yang membeli gabah kering giling (GKG) di bawah harga dasarnya Rp6.500/kilogram. Akibat dua tindakan tersebut, Prabowo menyebutkan bahwa kerugian ekonomi Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun.
"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," ujar Prabowo peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemarin.
Bila Indonesia bisa memberantas ini, kata Prabowo, maka anggarannya bisa dialihkan untuk program lain, seperti perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, tahun ini pemerintah hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah dengan anggaran Rp19 triliun. Bila Indonesia memiliki anggaran Rp100 triliun, maka tiap tahun bisa memperbaiki 100.000 sekolah.
"Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada Indonesia, saya yakin kau setia ke kedaulatan, usut dan tindak," ujarnya.
(ain)
