Penjualan ritel di kota besar lain seperti Bandung, Medan juga Semarang serta Manado juga tumbuh negatif. Sementara di kota besar lain seperti Surabaya, Banjarmasin, Makassar, lajunya melambat, seperti ditunjukkan oleh data Bank Indonesia.

Dalam konteks ini, peran fiskal menjadi penting. Kebijakan fiskal bisa berupa kenaikan belanja pemerintah, pemberian diskon pajak, pembangunan infrastruktur, pengucuran stimulus fiskal dan lain sebagainya, yang diharapkan bisa membantu merangsang permintaan. 

Sejauh ini, gebrakan fiskal masih kurang menggigit. Diskon tarif listrik bagi pelanggan menengah dan bawah, hanya berlangsung dua bulan kendati telah menyelamatkan laju ekonomi pada kuartal 1-2025, selain dorongan konsumsi musiman saat kedatangan Lebaran. 

Belanja pemerintah juga masih lambat. Hingga semester 1-2025 mencapai Rp 1.407,1 atau 38,8% dari target tahun ini.

Di sisi lain, justru muncul kebijakan yang potensial membikin keuangan masyarakat tertekan, misalnya pungutan pajak 0,5% terhadap pedagang e-commerce beromset minimal Rp500 juta yang berlaku mulai 14 Juli 2025.

Pajak juga dikenakan pada perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi juga pihak lain. yang bertransaksi dengan pedagang di platform marketplace.

Dalam pernyataannya di Rapat Paripurna DPR-RI awal Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berkomitmen mendorong konsumsi masyarakat untuk menjaga daya beli, menilik konsumsi adalah motor utama PDB dengan sumbangan mencapai 55%. "Program mendorong konsumsi masyarakat harus ditingkatkan,” kata Menteri Sri.

Cara yang ditempuh di antaranya adalah peningkatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect), pembangunan koperasi merah putih, penyaluran kredir serta program perlindungan sosial lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan.

Enam bulan berlalu, berbagai program prioritas andalan Presiden Prabowo Subianto nyatanya masih belum terlihat greget. Belanja untuk MBG, misalnya,dari alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, baru terserap Rp5 triliun dengan 5,58 juta penerima manfaat sampai 30 Juni. 

Adapun anggaran total untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) yang disiapkan sebesar Rp503 triliun juga masih lambat penyalurannya. Program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan nontunai lain terlambat penyalurannya di berbagai daerah, seperti terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kementerian Sosial, pekan lalu.

Genjot Belanja Pemerintah

Pemerintah juga mengucurkan insentif fiskal seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan jenis bantuan sosial lain dalam paket senilai Rp24,4 triliun. Nilai itu dianggap terlalu kecil efeknya ke perekonomian. 

"Bila mau broadband recovery yang muncul bukan hanya subsidi upah. Kita butuh hal langsung support kelas menengah seperti subsidi listrik. Semoga penurunan harga listrik bisa dilakukan pada proses penganggaran APBN selanjutnya," kata Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, beberapa waktu lalu.

Untuk menguatkan konsumsi domestik, pemerintah seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja, serta mendorong serapan belanja pemerintah pusat dan daerah. "Stimulus saja belum cukup. Yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan belanja pemerintah yang sempat tertunda di awal tahun karena realokasi anggaran," tambah Fakhrul.

Belanja pemerintah yang kembali digeber bisa membantu pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang sebelumnya terdampak seperti konstruksi, perhotelan dan perdagangan. "Kami sangat mengharapkan belanja pemerintah mencapai full throttle di paruh kedua tahun 2025," kata Fakhrul.

Ketika kecepatan belanja pemerintah kembali sesuai harapan, hal itu menurutnya bisa mengubah persepsi penting pada para pelaku ekonomi.

Berikut ini sederet kebijakan stimulus ekonomi yang sudah digeber oleh Pemerintahan Prabowo Subianto sampai semester 1-2025, dengan total anggaran sebesar Rp57,4 triliun:

1. Diskon tarif listrik

Pada Januari-Februari 2025, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan daya 2.200 VA atau lebih kecil. Stimulus ini memakan anggaran Rp10 triliun. 

2. PPN Rumah Ditanggung Pemerintah

Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai Rp5 miliar atau Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon 100% untuk periode Januari-Juni 2025. Lalu, diskon 50% untuk Juli-Desember 2025 dengan nilai anggaran Rp4,4 triliun.

3. Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberikan bantuan uang tunai sebesar 60% gaji yang diterima, selama enam bulan.

Anggaran program ini disiapkan Rp1,2 triliun. Syarat yang dikenakan di antaranya, harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mencatat masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum PHK. Juga, PHK bukan karena berakhirnya masa kontrak, pensiun, resign, catat total tetap atau meninggal dunia.

4. Insentif PPH UMKM

Pemerintah memperpanjang masa berlaku Pajak Penghasilan (PPH) UMKM senilai 0,5% dari omset sampai tahun ini, berlaku untuk usaha di bawah Rp500 juta per tahun. 

Anggaran untuk insentif ini disiapkan Rp2 triliun.

5. Insentif PPH 21 Padat Karya

Pekerja di industri padat karya diberikan insentif PPH Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, untuk karyawan bergaji maksimal Rp10 juta per bulan. Anggaran disiapkan untuk program ini sebesar Rp800 miliar.

6. Subsidi Bunga Padat Karya

Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa subsidi bunga 5% bagi industri padat karya, untuk pembiayaan revitalisasi mesin. Anggaran disiapkan sebesar Rp300 miliar.

7. Insentif Jaminan Kecelakaan Kerja

Insentif berupa diskon iuran 50% bagi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja di sektor industri padat kerya selama 6 bulan. Anggaran disiapkan sebesar Rp300 miliar.

8. Pajak ditanggung mobil listrik & hibrid 

Insentif berupa PPN ditanggung pemerintah 10% untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) impor dalam keadaan completely knock down (CKD).

Juga, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah sebesar 15% untuk mobil listrik completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0% untuk mobil listrik CBU.

Anggaran disiapkan untuk semua kebijakan itu sebesar Rp13,2 triliun.

9. Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor Hibrida

Bantuan berupa PPnBM ditanggung pemerintah sebesar 3% diberikan unuk kendaraan bermotor hibrida. Anggaran disiapkan Rp800 miliar.

10. Diskon Tarif Transportasi

Pemerintah memberikan insentif berupa diskon tiket kereta api sebesar 30%, juga PPN ditanggung untuk pembelian tiket pesawat sebesar 6% untuk kelas ekonomi, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50% untuk periode Juni-Juli 2025.

Anggaran disiapkan Rp940 miliar dari APBN.

11. Diskon Tarif Tol

Pemerintah siapkan anggaran Rp650 miliar untuk pemberian diskon tarif tol 20% yang menargetkan 110 juta pengendara selama musim liburan Juni-Juli.

12. Kartu Sembako & Bantuan Beras

Pemberian tambahan dana kartu sembako Rp200.000 per bulan untuk 12 bulan. Juga, bantuan pangan 10 kilogram beras per bulan, diberikan untuk Juni-Juli yang baru disalurkan satu kali bulan lalu.

Anggaran untuk insentif ini Rp11,93 triliun.

13. Bantuan Subsidi Upah

Sebanyak 17,3 juta pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota diberikan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan.

Total anggaran disiapkan Rp10,72 triliun, baru tersalur Rp6,88 triliun sampai periode 23 Juni-1 Juli kepada 11,46 juta pekerja.

14. Perpanjangan Diskon Jaminan Kecelakaan Kerja

Program yang sudah dilakukan pada semester 1-2025 diperpanjang sampai akhir tahun, dengan pemberian diskon 50% bagi pekerja padat karya.

Selama Februari-Mei lalu, sudah menjangkau 2,7 juta pekerja di enam sektor industri padat karya.

-- dengan bantuan laporan dari Dovana Hasiana.

(rui/aji)