Bloomberg Technoz, Jakarta - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengebut proses pemilihan calon duta besar di 24 negara dan PBB. Isu ini mencuat usai anggota Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada akhir pekan.

Kepala PCO Hasan Nasbi memastikan 24 nama yang diterima Komisi I DPR berasal dari proses seleksi dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan juga dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk potensi ketidakpastian situasi global ke depan.

“Dari 24 ini mungkin 18 calon karir [diplomat kementerian luar negeri], bener ya? 18 itu adalah calon karir yang memang berkarir di Kementerian Luar Negeri, maksudnya diplomat. Ada sisanya itu orang-orang yang dianggap punya kemampuan, punya modal sosial, punya keluwesan, punya kelincahan, banyak network di negara yang bersangkutan,” kata Hasan kepada awak media, di kantornya, Selasa (08/07/2025).

“Jadi, ini bukan soal prosesnya cepat atau tidak. Tapi memang posisi-posisi ini harus sesegera mungkin diisi oleh pemerintah kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih erat dengan negara-negara sahabat."

Di sisi lain, kata dia, pemerintah memang harus segera mengisi sejumlah posisi duta besar di beberapa negara yang telah lama kosong. Hal ini penting untuk menjaga hubungan antarnegara.