"Selanjutnya, ada tambahan gaji dan tukin [Tunjangan Kinerja], termasuk BOP karena pengalihan PPL Daerah ke Pusat Rp5,20 triliun," tutur Amran.
Sebelumnya, berdasarkan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan anggaran untuk Kementan senilai Rp13,75 triliun.
Pagu tersebut tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang juga termasuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Adapun sepanjang tahun ini, Kementan mendapatkan total pagu anggaran senilai total Rp29,37 triliun, atau meningkat signifikan dari total pagu indikatif sebelumnya yang disetujui dalam nota keuangan APBN 2025 yang hanya Rp7,9 triliun.
Penambahan tersebut tak lain untuk mendukung program swasembada pangan, termasuk beras yang ditarget pada 2027 sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Secara terperinci, total anggaran swasembada pangan beras tersebut digunakan untuk optimasi lahan seluas 500 ribu Hektare (Ha), pompanisasi tadah hujan (PAT) 500 ribu Ha, potensi tanam lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) 300 ribu Ha, cetak sawah 225 ribu Ha, dan padi gogo (PATB) seluas 300 ribu Ha.
Kemudian, Amran mengatakan, sebanyak Rp413,6 miliar di antaranya digunakan untuk mendukung program Prabowo lainnya, yakni makan bergizi gratis (MBG) untuk pekarangan pangan bergizi bagi sebanyak 2.500 desa di seluruh Indonesia.
Penggunaan anggaran tersebut meliputi bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 Ha sebesar Rp7,43 miliar, bantuan benih sayur dan buah ke 2.500 desa sebesar Rp206,4 miliar, dan bantuan ayam petelur dengan volume 600 ribu ekor senilai Rp199,8 miliar.
(ain)
