Meski demikian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih dalam mode "wait and see" (menunggu dan melihat) untuk keputusan akhir dari Washington sebelum tarif yang lebih tinggi diberlakukan pada 9 Juli mendatang.
Di sektor mineral kritis, Airlangga menjelaskan, "Rencana tersebut mencakup akses preferensial bagi pembeli AS, peningkatan pengawasan kepemilikan asing dalam rantai pasok, dan inisiatif bersama untuk memastikan sumber yang aman dan transparan bagi industri-industri utama AS."
Langkah-langkah ini dapat mempermudah perusahaan AS untuk menghindari pembelian dari perusahaan logam yang didukung China di Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia—komponen kunci untuk baterai.
Indonesia juga akan meningkatkan impor gas dan produk pertanian dari AS, dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia pun sedang menjajaki kerja sama komersial yang dapat mencakup pembelian pesawat baru dan layanan pemeliharaan.
Sementara itu, pemerintah berencana untuk memperluas pengadaan peralatan militer AS, "memperkuat posisinya sebagai mitra pertahanan yang dapat diandalkan di Indo-Pasifik."
Indonesia berjanji akan memberikan "perlakuan yang lebih adil" bagi perusahaan-perusahaan Amerika dengan melonggarkan aturan yang mewajibkan penggunaan komponen lokal, memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, dan memperbolehkan penyedia layanan pembayaran dari AS masuk ke sistem pembayaran lokal.
"Pesan ini jelas: Indonesia sedang mengejar hubungan ekonomi yang seimbang dan berorientasi ke depan yang menghasilkan manfaat nyata bagi bisnis dan pekerja di kedua sisi Pasifik," tegas Airlangga Hartarto.
(bbn)
