Akan tetapi Indonesia dalam layanan kesehatan masih memiliki sejumlah tantangan yang juga menimbulkan peluang besar ini tak berdampak.
Seperti isu manajemen layanan kesehatan di rumah sakit karena pasien membludak dan antrean menjadi begitu sangat lama sehingga menimbulkan pengalaman kurang nyaman ketika berobat.
Selain itu kurang kepercayaan pasien terhadap diagnosis yang diberikan dokter, sehingga menimbulkan mencari second opinion atau diagnosis kedua di tempat layanan kesehatan lain atau memutuskan pergi berobat ke luar negeri.
Kemudian promosi layanan rumah yang sakit yang dinilai tidak efektif dan tidak cukup massif. Menurut Dicky, Indonesia bisa saja memanfaatkan momentum ini dengan cara mengintegrasikan sistem layanan BPJS.
“Kemudian membangun kepercayaan publik dengan transparansi mutu dan biaya, termasuk juga memberikan pengalaman yang baik pada pasien, maka bijakan yang dilakukan Malaysia ini dapat menjadi momentum transformasi industri kesehatan nasional secara menyeluruh,” ujarnya.
Dicky merekomendasikan kepada pemerintah harus mendorong percepatan investasi rumah sakit unggulan
“Kemudian juga insentif fiskal dan pajak untuk rumah sakit wisata medis, termasuk juga fasilitasi single window licensing (aplikasi perizinan satu pintu) untuk rumah sakit yang ingin ekspansi wisata medis,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Dicky, bahwa di internal rumah sakit masing-masing ini harus memetakan layanan unggulan dan branding-nya, seperti menggandeng travel agency dan hotel untuk membuat paket wellness dan medical tourism, termasuk investasi dalam hospitality, termasuk adanya interpreter medis, juga sistem booking digital.
“Di sisi lain, ingat ini bukan hanya bicara sektor kesehatan saja, ini harus ada dukungan dari sektor lain, kementerian lain, termasuk kementerian wisata terutama, dan juga tentu daerah yang artinya stakeholder industri kesehatan kita harus mempromosikan secara bersama, bangga berobat di Indonesia dan kembangkan program patient navigator untuk pasien WNI dari luar daerah,” tambahnya.
(dec/spt)
