Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah diminta memberikan sejumlah insentif fiskal sebagai salah satu langkah upaya pencegahan terjadinya pemutusan kerja (PHK), seiring dengan kian lesunya kinerja industri manufaktur Indonesia.

Lesunya manufaktur tersebut tecermin dalam Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang berada di level 46,9 untuk periode Juni, turun 0,5 poin dibanding bulan sebelumnya atau Mei, sekaligus kontraksi sejak April, yang turut mengancam kondisi ketenagakerjaan.

"Secara teoritis, ekonomi itu kan ada fiskal, ada investasi. Fiskal ini harus dipermainkan. Artinya, kepada perusahaan manufaktur yang terancam, itu diberi insentif," ujar Pemerhati Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi saat dihubungi, Jumat (4/7/2025).

Tadjuddin yang juga peneliti sosiolog UGM itu menyebut bentuk insentif dapat berupa pengurangan pajak, yang diharapkan dapat mencegah perusahaan akhirnya melakukan PHK lantaran melakukan pengurangan produksi akibat minimnya pemesanan.

Kemudian, kata dia, pemerintah juga dapat mendorong dan menambahkan investasi untuk sektor manufaktur yang masih bertahan, seperti tambahan modal hingga kemudahan kredit dengan beban biaya bunga yang rendah.