"Ini belum diceritakan, kenapa tidak jadi dihemat malah utangnya bertambah, minta izin lagi gunakan SAL ini narasinya belum jelas. Cerita di awal penghematan ujungnya kita tambah utang," ujar Sri Mulyani dalam agenda rapat kerja dengan Badan Anggaran, dikutip Rabu (2/7/2025).
"Kok bisa penghematan tambah utang? harusnya kalau penghematan utangnya yang berkurang ini tidak, cerita awal penghematan di ujungnya outlooknya tambah utang bahkan menggunakan SAL."
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan defisit justru akan makin melebar jika tidak dilakukan efisiensi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Presiden katakan saya butuh Rp300 triliun untuk berbagai program baru, supaya tidak menjebol defisit, maka dilakukan efisiensi, kemudian direkonstruksikan."
Terlebih, Sri Mulyani menghitung terdapat potensi penerimaan yang hilang sebesar Rp150 triliun karena dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beralih ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan pembatalan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% secara umum. Selain itu, terdapat restitusi pajak hingga penurunan harga komoditas.
*Buka Blokir Tanpa Persetujuan DPR*
Dalam kaitan itu, Dolfie juga mengkritik langkah pemerintah yang melakukan efisiensi dan buka blokir anggaran secara mandiri, tanpa melibatkan DPR untuk meminta persetujuan.
"Buka blokir ini dasarnya apa? ketika minta penghematan pemerintah datang ke DPR minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Namun ketika buka blokir landasannya apa?," ujar Dolfie.
Dalam hal ini, Sri Mulyani memang melaporkan telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi sebesar Rp134,9 triliun kepada 99 kementerian/lembaga hingga Juni 2025.
Pembukaan blokir untuk 23 kementerian/lembaga restukturisasi Kabinet Merah Putih adalah sebesar Rp48 triliun. Sementara, pembukaan blokir untuk 76 kementerian/lembaga lainnya adalah sebesar Rp86,9 triliun.
Menurut Sri Mulyani, hasil buka blokir anggaran itu nantinya disesuaikan untuk belanja yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Prabowo, yaitu Prioritas Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, pembukaan blokir tersebut tidak serta-merta digunakan kembali untuk kegiatan yang sama, melainkan menyesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Prabowo.
Sri Mulyani menjelaskan proses buka blokir anggaran itu dilakukan di pemerintah melalui berbagai rapat terbatas atau rapat yang dipimpin oleh Prabowo.
Sri Mulyani mengatakan, setiap rapat tersebut memiliki kesimpulan ihwal keputusan Prabowo untuk sebuah program. Sehingga, Sri Mulyani menilai, hal tersebut memiliki menjadi dasar hukum yang sama dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 untuk membuka blokir anggaran hasil efisiensi.
"Belanja tergantung kalau Presiden hari ini putuskan ratas tentang koperasi maka dialokasian seperti ini. Pasti ada notulisnya kami tidak akan buka blokir karena saya sebagai Menteri Keuangan pun tidak memiliki kewenangan maka harus ada notulis dari Presiden. Itu biasanya melalui ratas," ujarnya.
(lav)
