Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi sebesar Rp134,9 triliun kepada 99 kementerian/lembaga hingga Juni 2025.

Angka ini naik 4,57% dibandingkan dengan realisasi Rp129 triliun hingga Mei 2025. Selain itu, Angka ini merupakan 52,67% dari efisiensi K/L sebesar Rp256,1 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal ini, pembukaan blokir untuk 23 kementerian/lembaga restukturisasi Kabinet Merah Putih adalah sebesar Rp48 triliun. Sementara, pembukaan blokir untuk 76 kementerian/lembaga lainnya adalah sebesar Rp86,9 triliun.

"Penyelesaian Inpres No.1 Tahun 2025 sudah kami laporkan kepada Presiden [Prabowo Subianto], meskipun ada dari angka tersebut yang kemudian dilepas kembali atau dialokasikan untuk prioritas baru," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran, dikutip Rabu (2/7/2025).

Menurut Sri Mulyani, hasil buka blokir anggaran itu nantinya disesuaikan untuk belanja yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Prabowo, yaitu Prioritas Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, pembukaan blokir tersebut tidak serta-merta digunakan kembali untuk kegiatan yang sama, melainkan menyesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Prabowo.