Selain itu, Kemenkeu telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi belanja sebesar Rp129 triliun kepada 99 kementerian/lembaga (K/L) hingga Mei 2025.
Angka ini merupakan 50,37% dari efisiensi K/L sebesar Rp256,1 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dalam kaitan itu, Bendahara Negara menegaskan posisi dan target APBN 2025 tetap sama, salah satunya defisit dijaga pada level 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani tidak menampik terdapat persepsi bahwa inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menimbulkan pengeluaran baru. Namun, Sri Mulyani mengatakan pemerintahan Kabinet Merah Putih tetap akan menjaga disiplin fiskal.
"Presiden Prabowo memulai beberapa program seperti makan gratis, sekolah rakyat, koperasi di tingkat desa dan pembangunan 3 juta perumahan. Kami telah menghitung dan merancang program ini. Tidak semuanya akan dilaksanakan dalam tahun fiskal ini. Beberapa program ini akan berlanjut selama beberapa tahun," ujarnya.
Namun, bila pada akhirnya pemerintah melakukan revisi terhadap target defisit anggaran, maka akan dikomunikasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya akan dimulai dalam dua pekan mendatang.
Menurutnya, bila penyesuaian diperlukan, maka akan terjadi pada sisi penerimaan dan belanja. Dari sisi penerimaan, Kemenkeu melihat adanya harga komoditas yang turun. Dari sisi belanja, bila terdapat inisiatif baru, maka pemerintah akan mencari anggaran yang bisa dikurangi.
"Jadi defisitnya akan menjadi 2,53%, jika ini akan lebih besar, seperti tahun lalu kita sebenarnya mengharapkan 2,7% tetapi realisasinya jauh lebih rendah dari tahun lalu," ujarnya.
Lembaga riset ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksi defisit APBN 2025 akan melebar ke level 2,7% terhadap PDB.
Angka itu lebih tinggi dibanding target 2,53% terhadap PDB dalam APBN 2025. Proyeksi disampaikan oleh AMRO juga lebih tinggi dibandingkan realisasi 2,29% terhadap PDB pada APBN 2024.
AMRO menjelaskan proyeksi pelebaran defisit pada APBN 2025 terjadi karena pemerintah batal untuk menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% secara umum.
"Cakupan saat ini dari kenaikan tarif PPN berbeda dari rencana awal pemerintah, [sehingga] defisit fiskal diperkirakan akan lebih lebar daripada yang dianggarkan sebelumnya," sebagaimana termaktub dalam laporan AMRO's 2025 Annual Consultation Report on Indonesia Juni 2025, dikutip Selasa (24/6/2025).
(ell)
